Regional

Presiden Prabowo Pulihkan Rp28,6 Triliun dari Korupsi, Berikut Deretan Kasus Besar Terungkap

Fatih Tarusbawa
08 Februari 2026

NYALANUSANTARA, Jakarta- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat pemulihan kerugian negara sebesar Rp 28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi selama masa kepemimpinannya. Capaian tersebut berasal dari penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung.

Data KPK, Polri, dan Kejagung menunjukkan, dari total pemulihan kerugian negara sebesar Rp28,6 triliun, KPK berkontribusi Rp1,53 triliun, Polri Rp2,37 triliun, dan Kejaksaan Agung sebesar Rp24,7 triliun.

Sejumlah perkara besar turut menyita perhatian publik. Di antaranya dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Selain itu, kasus pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berpotensi merugikan negara Rp 1,6 triliun, korupsi PT Sritex Tbk senilai Rp 1,3 triliun, serta kasus PT Taspen dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 1 triliun.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menyebut capaian tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum.

Menurut Kurnia, sinergi antara lembaga penegak hukum dan didukung kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu negara pada upaya pemberantasan korupsi.

“Langkah pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga lewat pembenahan sistem dan kebijakan yang menutup celah korupsi,” ujarnya, Sabtu, 7 Februari 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan Agung, dan Undang-Undang KPK, Presiden berperan sebagai atasan administratif bagi aparat penegak hukum.

Posisi tersebut dinilai memperkuat koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dalam dokumen Asta Cita, agenda pemberantasan korupsi tercantum pada poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan penindakan korupsi.