Manca Negara

Berkas-Berkas Epstein yang Baru Dirilis Picu Gejolak Politik di Berbagai Negara

PANJI PRATAMA PUTRA
09 Februari 2026

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Berkas-berkas yang baru dirilis mengenai mendiang pemodal Amerika Serikat (AS) Jeffrey Epstein telah menjadi sorotan di Benua Eropa, mendorong rekomendasi diri beberapa tokoh politik karena hubungan mereka dengan pelaku kejahatan seksual yang telah divonis bersalah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan pada Minggu (8/2) bahwa Mona Juul, duta besar Norwegia untuk Yordania, yang juga merangkap di Irak, telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah terungkap bahwa dia pernah menjalin kontak dengan Epstein.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Norwegia Espen Barth Eide menyebut pengunduran diri itu "tepat dan perlu," menambahkan bahwa kontak Juul dengan pelaku kejahatan seksual tersebut menunjukkan "kegagalan penilaian yang serius" dan membuat sulit untuk memulihkan tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk jabatan tersebut.

Juul sebelumnya sempat berhenti sejenak dari memposting saat meninjau apa yang dirinya ketahui tentang Epstein dan kontak mereka. Kementerian itu menegaskan penyelidikan internal akan tetap berlanjut meskipun Juul telah melemahkan diri, dengan perhatian khusus pada aturan yang berlaku bagi pegawai dan pejabat negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat.

Di Inggris, Morgan McSweeney telah mengundurkan diri sebagai kepala staf Perdana Menteri Keir Starmer di tengah tuduhan bahwa dirinya bertanggung jawab atas penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar untuk AS, demikian dilaporkan Sky News pada Minggu.

Mandelson (72), diangkat sebagai duta besar untuk Washington pada awal tahun 2025. Namun, anggota Starmer menghentikannya setelah hanya tujuh bulan menjabat, menyusul kontroversi terkait berkas-berkas Epstein yang sebelumnya dirilis.

Nama Mandelson kembali muncul dalam pemberitaan media terkait penyiaran berkas terbaru. Polisi Inggris telah membuka penyelidikan kriminal terhadapnya atas dugaan pelanggaran dalam jabatan publik, termasuk pertanyaan terkait penanganan informasi sensitif.