Kemenhut dan FAO Luncurkan Inisiatif Baru Guna Cegah Risiko Zoonosis dari Satwa Liar di Indonesia

NYALANUSANTARA, Jakarta- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan, bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia, hari ini secara resmi meluncurkan fase kedua proyek Strengthening Animal Health Systems in Southeast Asia and the Pacific for Healthy and Resilient Landscapes.

Inisiatif ini bertujuan memperkuat sistem kesehatan hewan nasional serta mengurangi risiko spillover zoonosis melalui pendekatan terpadu lintas sektor, sejalan dengan kerangka One Health.

Sebagai negara mega-biodiversitas, Indonesia memiliki tingkat interaksi manusia–satwa liar yang tinggi. Di satu sisi, kondisi ini merupakan aset strategis nasional; di sisi lain, juga menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap munculnya penyakit infeksi baru yang berasal dari satwa liar. Pengelolaan risiko tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, kebijakan berbasis bukti, serta koordinasi lintas sektor yang efektif.

“Pencegahan spillover zoonosis bukan semata isu konservasi atau kesehatan masyarakat. Ini adalah agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan, stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan keselamatan publik,” ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, dalam keterangan resminya, 13 Februari 2026.

Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa rantai nilai satwa liar mulai dari perburuan, transportasi, perdagangan, hingga konsumsi merupakan titik kritis penularan patogen dari satwa liar ke manusia dan hewan domestik. Di Indonesia, faktor sosial-budaya, permintaan pasar, serta jaringan distribusi antarwilayah dapat meningkatkan risiko tersebut apabila tidak dikelola melalui kebijakan yang proporsional dan berbasis data.

Fase kedua proyek ini merupakan kelanjutan dari Proyek Wildlife Wet Markets (WWM) periode 2022–2023 yang dilaksanakan FAO melalui Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kini Kementerian Kehutanan).

Fase pertama berhasil menghasilkan basis bukti kontekstual terkait faktor pendorong risiko, titik rawan dalam rantai nilai satwa liar, serta jalur potensial penularan zoonosis, khususnya di Sulawesi Utara. Salah satu capaian utama adalah tersusunnya roadmap lintas sektor lima tahunan untuk pengurangan risiko spillover zoonosis. 

Menyadari bahwa konsumsi satwa liar bukan hanya isu kesehatan masyarakat dan konservasi, tetapi juga sangat terkait dengan dimensi sosial dan budaya, proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, dan lembaga pemerintah lintas sektor.

Pelibatan tokoh agama menjadi salah satu komponen strategis dalam inisiatif ini. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang bertanggung jawab di tingkat akar rumput guna memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan upaya pencegahan penyakit.

“Peta jalan lima tahun ini menjadi kerangka operasional untuk memperkuat surveilans, meningkatkan tata kelola perdagangan satwa liar, serta mendorong praktik pengelolaan yang bertanggung jawab. Fase kedua akan memfokuskan pada implementasi konkret roadmap tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor,” tambah Satyawan.