Manca Negara

Otoritas Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk Koordinasi dengan BoP

Fatih Tarusbawa
26 Februari 2026

Foto istimewa.

NYALANUSANTARA, Jakarta- Otoritas Palestina mengumumkan pembentukan sebuah kantor penghubung (liaison office) yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Otoritas Palestina untuk menjalankan tugas-tugasnya di Jalur Gaza dan mendukung upaya perdamaian di wilayah tersebut.

Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, menyampaikan informasi ini dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov. Surat ini dilaporkan oleh kantor berita Palestina, WAFA, pada Kamis, 26 Februari 2026.

Al-Sheikh menyebutkan bahwa kantor penghubung ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa. Pembentukan kantor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Palestina dan Dewan Perdamaian, serta mendukung masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.

Selain itu, Al-Sheikh menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan Dewan Perdamaian akan tetap berada dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin oleh Presiden AS, Donald Trump. Jalur politik ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

"Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda," ujar Al-Sheikh dalam surat tersebut.

Al-Sheikh juga menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan oleh Presiden Trump, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Ia turut mendukung pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian dan Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza.

Menurutnya, langkah-langkah ini adalah bagian dari transisi konkret yang mendukung stabilitas jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat. Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas di kedua wilayah, tanpa menciptakan dualitas dalam pemerintahan, hukum, dan keamanan di Gaza dan Tepi Barat.