Ombudsman RI Beri Penghargaan RSUD Cilacap dan SDN Sidanegara 2 Dengan Predikat “Sangat Baik”

NYALANUSANTARA, Cilacap– Komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali membuahkan hasil. RSUD Cilacap dan SD Negeri Sidanegara 2 meraih penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan kategori “Sangat Baik” dari Ombudsman Republik Indonesia.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida, kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Selanjutnya, penghargaan diteruskan kepada Plt Direktur RSUD Cilacap, Hasanuddin, dan Kepala Sekolah SDN Sidanegara 2, Dwi Handini Susetiyaningsih.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Ruang Command Center Kabupaten Cilacap, Kamis, 5 Maret 2026, bertepatan dengan acara Penyampaian Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi, SDN Sidanegara 2 memperoleh nilai 88,54, disusul RSUD Cilacap dengan nilai 88,14. Sementara Dinas Sosial PP PA meraih nilai 84,37.

Dalam sambutannya, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menekankan pentingnya continuous improvement bagi aparatur pemerintah. Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak hanya mengejar nilai saat ada tim penilai, tetapi juga konsisten memberikan pelayanan publik setiap hari.

“Penilai yang sesungguhnya adalah masyarakat yang setiap hari kita layani. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menerima segala aduan, kritik, dan masukan untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Bupati Syamsul.

Pemkab Cilacap juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui Command Center untuk memantau layanan publik secara real-time, termasuk kanal aduan “Sambat Masbup” yang dikelola Diskominfo. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung target Asta Cita dan reformasi birokrasi menuju Cilacap yang Bercahaya, Maju, dan Besar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida, memberikan apresiasi atas capaian Cilacap yang sebelumnya pernah masuk 10 besar nasional. Menurutnya, mulai tahun 2025, Ombudsman menggabungkan evaluasi penyelenggara (bobot 70%) dan persepsi masyarakat (bobot 30%) dalam penilaian.

“Kabupaten yang maju adalah kabupaten yang pelayanan publiknya maju. Hal ini berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kami harap Cilacap mempertahankan konsistensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik,” kata Siti Farida.

Acara yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setda Cilacap ini bertujuan membangun komitmen aparatur pemerintah dalam menerapkan core value ASN BerAKHLAK dan tagline Kabupaten Cilacap: “Becus, Tatag, menuju Cilacap Bercahaya, Maju, Besar.”