Regional

KPK OTT Syamsul Auliya Rachman, Sekda Jateng Minta Pemkab Cilacap Fokus Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Intan Fitria
14 Maret 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.

NYALANUSANTARA, Semarang- Harapan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk mewujudkan birokrasi bersih kembali diuji. Setelah sebelumnya menekankan agar tidak terjadi lagi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti di Pati dan Kabupaten Pekalongan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 13 Maret 2026, melakukan OTT senyap terhadap sejumlah pejabat, termasuk Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Merespons kabar tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengaku prihatin atas situasi hukum yang menimpa pejabat di Cilacap. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan.

"Kalau saya hanya dapat info kalau terjadi OTT di Cilacap, tapi secara detail kami belum tahu. Yang jelas, kami juga prihatin dengan situasi ini," ujar Sumarno saat ditemui di sela-sela kegiatannya.

Sumarno menambahkan, Pemprov Jateng akan segera turun tangan untuk menjaga stabilitas di daerah. "Kami berharap teman-teman di Cilacap, khususnya aktivitas pelayanan masyarakat yang penting tetap berjalan baik. Nanti akan kita asistensi di sana supaya pelayanan itu tetap berjalan," katanya.

Ia juga mengungkapkan, upaya komunikasi dengan pihak terkait di Cilacap sempat dilakukan, namun belum mendapat jawaban pasti. "Tadi saya sudah sempat kontak nomor beliau tapi nggak diangkat, jadi saya belum tahu situasinya sampai saat ini," kata Sumarno.

Selain itu, Sumarno menekankan pentingnya membangun integritas aparatur bukan sekadar melalui dokumen formal, tetapi sebagai nilai yang tumbuh dari dalam diri.

"Masalah integritas ini harus dibangun dalam suatu sistem. Nah inilah kami di Pemprov Jateng yang sudah membangun sistem untuk menekankan integritas ini, membangun budaya integritas. Pakta integritas selalu dibuat, tapi kembali ke substansi aktivitasnya," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya merasa cukup dengan pendapatan yang diberikan negara dan fokus pada pelayanan publik. "Kita semua sudah dapat gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan itu harus kita kompensasi dengan aktivitas untuk melayani masyarakat. Cukup tidak cukup itu diukur dari diri kita sendiri," pungkasnya.