Pemprov Jateng Percepat Pembangunan Hunian untuk Korban Bencana di Tegal dan Brebes

NYALANUSANTARA, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) tengah mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tegal dan Brebes. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Tegal, sebagai langkah awal pemulihan pasca-bencana.

Kepala Disperakim Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa setelah penyiapan lahan di kawasan Perhutani selesai, proses pembangunan Huntara langsung dimulai untuk memberikan kepastian tempat tinggal bagi para pengungsi.

"Tegal sudah mengalami bencana dan lahan untuk huntara sudah disiapkan. Saat ini, progresnya sudah cukup baik, dengan sebagian besar lokasi yang telah dimasuki dan pembangunan sudah berjalan," kata Boedyo pada Selasa, 7 April 2026.

Sejauh ini, sekitar 100 unit Huntara telah selesai dibangun dari total target 400 unit yang direncanakan. Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) sebagai solusi jangka panjang bagi para korban bencana. Boedyo menyebutkan bahwa pembangunan setiap unit Huntara memerlukan anggaran yang cukup besar, dengan estimasi biaya per unit berkisar antara 20 hingga 30 juta rupiah.

"Progres di lapangan sudah bagus, dan setiap unit Huntara rata-rata menelan biaya 20-30 juta rupiah. Anggaran pastinya belum saya terima, tapi sudah ada unit yang selesai dibangun," ungkapnya.

Sementara itu, di Kabupaten Brebes, penanganan bencana menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membagi fokus antara penyediaan Huntap untuk korban bencana yang terjadi sebelumnya dan mempersiapkan Huntara untuk warga yang baru saja terdampak. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus diperkuat untuk memastikan dana pusat terus mengalir guna mendukung pembangunan.

"Tahun ini, kami akan menyelesaikan Huntap untuk bencana yang sudah terjadi sebelumnya. Sementara itu, untuk bencana terbaru, kami sedang memproses administrasi lahan untuk Huntara yang baru," tambah Boedyo.

Boedyo menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan ini harus diselesaikan dengan cepat mengingat kebutuhan mendesak para pengungsi. Meski sempat terkendala oleh ketersediaan lahan, kesepakatan antara Bupati dan Gubernur Jawa Tengah telah membuka jalan bagi percepatan pembangunan.

"Proses ini harus cepat. Terkendala sebelumnya karena masalah lahan, tapi setelah adanya kesepakatan antara Bupati dan Gubernur, saya optimis pembangunan Huntara segera dimulai," pungkas Boedyo dengan penuh optimisme.