Hadiri Pembukaan KPPD, Gubernur Luthfi Tekankan Kolaborasi DPRD dengan Pemda dalam Pembangunan Daerah

NYALANUSANTARA, Magelang— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menghadiri acara pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Kamis, 16 April 2026. Pembukaan acara dilakukan oleh Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Retret yang diadakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berlangsung dari tanggal 15 hingga 19 April 2026 dan diikuti oleh sekitar 500 Ketua DPRD dari provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dalam membangun wilayah. "Kami menggandeng Bupati-Walikota, DPRD Jateng melalui Forum Berlian, dan Forum Senayan yang beranggotakan anggota DPR dari dapil Jawa Tengah, apapun partainya. Kami ingin membentuk sebuah super team," katanya dalam acara ramah tamah pada Rabu, 15 April 2026.

Gubernur Jateng tersebut juga menegaskan bahwa DPRD merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah. "Keberadaan DPRD harus bekerja bersama pemerintah daerah, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi ini penting untuk menyelesaikan permasalahan di daerah secara komprehensif," lanjutnya.

Ace Hasan Syadzily, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan perspektif lebih utuh bagi para pimpinan DPRD di seluruh Indonesia, mengingat zaman kini yang penuh ketidakpastian dan perubahan yang cepat. "Perubahan dunia yang sangat berpengaruh pada kompleksitas ekonomi global, membuat kepemimpinan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus mampu membaca geopolitik global," ujar Ace.

Selain itu, Ace juga menekankan peran DPRD dalam mendukung tujuan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal pembangunan, yang tidak hanya berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga dalam menjaga harmoni antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal.

"Keputusan anggaran dan kebijakan harus diarahkan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia," jelasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa ada tiga cara pandang yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas, yaitu cara pandang melihat fenomena geopolitik, cara pandang program prioritas, dan cara pandang dalam mengelola pemerintahan serta menjalankan tugas.

Acara KPPD ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. (*)