Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemkab Tegal Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial untuk Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi

NYALANASANUSA, Slawi- Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan mengimplementasikan inovasi digital, salah satunya melalui uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini diharapkan dapat mempercepat, memastikan ketepatan sasaran, serta transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, saat menerima kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada kegiatan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Rumah Dinas Bupati Tegal, Kamis, 16 April 2026.

Kabupaten Tegal terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi perluasan uji coba program ini, sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor perlindungan sosial.

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan yang disalurkan sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. “Melalui sistem digital, penyaluran bantuan akan lebih transparan, akurat, dan meminimalkan potensi kesalahan data. Ini penting agar manfaat bansos bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dinamika data penerima di tingkat desa seringkali menjadi kendala dalam penyaluran bantuan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, diharapkan masalah tersebut dapat diminimalkan dan proses penyaluran bantuan menjadi lebih efisien.

Pemerintah Kabupaten Tegal pun siap mendukung penuh pelaksanaan uji coba ini dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan kesiapan infrastruktur yang mendukung program tersebut.

Sementara itu, Muhammad Nuh Al Azhar, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

“Skema digitalisasi ini mencakup proses registrasi berbasis data kependudukan, verifikasi kelayakan melalui integrasi data lintas instansi, hingga penyaluran bantuan secara digital. Dengan sistem ini, potensi kesalahan sasaran dapat ditekan, baik penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi terlewat,” jelas Muhammad Nuh.

Selain itu, uji coba ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan di lapangan.

Ke depannya, digitalisasi bansos tidak hanya diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Program ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.