BPS Jateng Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Fokus pada Ekonomi Digital dan Hijau

BPS Jateng Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Fokus pada Ekonomi Digital dan Hijau

NYALANUSANTARA, Semarang – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dimulai pada Mei mendatang. Sensus sepuluh tahunan ini bertujuan untuk memetakan struktur ekonomi, daya saing wilayah, dan perkembangan tren ekonomi terbaru di Jawa Tengah.

Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa SE 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang digelar di Indonesia.

“Sensus Ekonomi ini akan mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Fokus kami adalah melihat struktur dan sebaran ekonomi di suatu wilayah,” ujar Ali Said, Kamis, 30 April 2026.

Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE 2026 menyoroti perkembangan ekonomi digital yang masif. Ali menegaskan, pelaku usaha berbasis rumah tangga seperti pedagang daring maupun konten kreator akan turut didata.

“Jika ada warga yang menjadi TikToker atau YouTuber dan memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut, itu akan kami catat. Begitu juga dengan penjualan online yang dijalankan dari rumah. Petugas akan mendatangi rumah tangga untuk menanyakan anggota keluarga yang memiliki kegiatan ekonomi,” jelasnya.

Selain ekonomi digital, SE 2026 juga memotret praktik “ekonomi hijau” untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha di Jawa Tengah mulai memperhatikan kelestarian lingkungan dalam operasionalnya.

BPS juga melakukan inovasi dalam metode pendataan. Ali Said menyebutkan, pendataan yang sebelumnya menggunakan formulir kertas kini sepenuhnya berbasis gadget atau HP untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi entri data.

Pelaksanaan sensus dibagi dalam dua tahap. Pada Mei, pendataan perusahaan besar dilakukan melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), sehingga perusahaan dapat mengisi data secara mandiri melalui tautan yang dikirimkan. Sementara untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pendataan lapangan akan berlangsung dari Juni hingga Agustus.

Berdasarkan data pre-list BPS, terdapat sekitar 4,9 juta unit usaha di Jawa Tengah. Namun, angka ini diprediksi bertambah seiring ditemukannya usaha baru berbasis rumah tangga selama pendataan lapangan.

Terkait sumber daya manusia, BPS akan merekrut petugas pada Mei mendatang, melibatkan mahasiswa dari jurusan Statistik, Ekonomi, dan Kependudukan, serta mitra statistik yang telah tercatat di database BPS.


Editor: Redaksi

Terkait

Komentar

Terkini