Gubernur Jateng Kaji Penerapan Pajak Kendaraan Listrik

NYALANUSANTARA, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan Pemprov Jateng masih akan mengkaji penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik di wilayahnya. Kajian ini akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah sebelum keputusan diambil.

"Belum. Nanti akan kita kaji dulu bersama teman-teman DPRD," kata Ahmad Luthfi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 30 April 2026.

Saat ini, Pemprov Jawa Tengah tengah menyiapkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini merupakan usul prakarsa dari Komisi C DPRD Jawa Tengah dengan tujuan memastikan kebijakan daerah di bidang pajak dan retribusi mampu menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan regulasi, serta kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Wulan Purnamasari, menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Perubahan peraturan daerah ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Namun, rancangan Perda masih memerlukan pendalaman dan penyempurnaan lebih lanjut,” kata Wulan.

Dalam pembahasan awal, beberapa sektor yang memerlukan perhatian khusus antara lain kesehatan, pendidikan, pemanfaatan aset daerah, dan objek wisata. Contohnya, Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam memiliki potensi signifikan sebagai objek retribusi pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terakomodasi.

Komisi C menilai bahwa rancangan Perda perlu disempurnakan, termasuk dalam hal pengakomodasian objek potensial, penyesuaian tarif, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

“Oleh karena itu, pembahasan rancangan Perda ini perlu dilanjutkan secara lebih mendalam agar menghasilkan regulasi yang komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan daerah,” pungkas Wulan.