Kemenkum Jateng Dorong Kapasitas Analis Kebijakan Lewat Policy Talks

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Policy Talks bertema “Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Jawa Tengah” di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng, Senin, (04/04).

Dalam laporan panitia, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, menegaskan bahwa transformasi kebijakan publik saat ini menuntut pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti. Kebijakan tidak lagi disusun secara parsial, melainkan melalui siklus yang utuh mulai dari perumusan isu (agenda setting), formulasi, implementasi, hingga evaluasi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong konsistensi penerapan proses kebijakan, memperkuat Forum Komunikasi Kebijakan sebagai ruang strategis, serta meningkatkan kapasitas analis kebijakan agar lebih adaptif dan kontekstual,” jelasnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, dalam sambutannya menekankan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas proses dan analisis yang melatarbelakanginya.

“Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan modern, kebijakan publik tidak lagi disusun secara ad hoc atau reaktif, melainkan melalui proses yang sistematis, terstruktur, dan berbasis analisis. Pendekatan policy cycle menjadi kunci agar kebijakan mampu menjawab persoalan publik secara rasional, terukur, dan akuntabel,” tegas Heni.

Ia juga menyoroti peran penting Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dinilai tidak hanya dari hasil, tetapi juga dari kualitas prosesnya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Lebih lanjut, Heni menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam implementasi dan evaluasi kebijakan di daerah. Oleh karena itu, keberadaan analis kebijakan yang kompeten menjadi faktor krusial.

“Analis kebijakan dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu membaca dinamika di lapangan, menilai efektivitas kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang berbasis bukti dan dapat diimplementasikan,” ujarnya.

Melalui Policy Talks ini, Heni berharap tercipta ruang pembelajaran bersama yang interaktif dan produktif, sekaligus memperkuat peran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor.

“FKK harus berkembang menjadi pusat pertukaran gagasan, penguatan kapasitas, sekaligus motor penggerak peningkatan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Hukum,” imbuhnya.

Editor: Holy