Legislator Dorong PGRI Kota Semarang Transparan soal Iuran Anggota

NYALANUSANTARA, Semarang - Polemik dugaan iuran liar di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang kian mengemuka setelah viral di kalangan guru. Isu ini tidak hanya memantik keresahan anggota, tetapi juga menarik perhatian legislatif.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, secara terbuka menyoroti pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh dalam tata kelola organisasi tersebut.

Dalam pernyataannya, Mualim menegaskan bahwa iuran anggota pada dasarnya sah sebagai konsekuensi berorganisasi. Namun, ia mengingatkan bahwa legitimasi itu bergantung pada keterbukaan pengelolaan dana kepada seluruh anggota.

“Iuran anggota itu wajar. Tapi ketika ada anggota yang bertanya, anggarannya berapa dan digunakan untuk apa, pengurus wajib memberikan laporan secara transparan,” tegasnya.

Transparansi

Menurut Mualim, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya laporan, melainkan apakah informasi tersebut benar-benar sampai ke seluruh anggota. Ia menilai, dalam struktur organisasi yang berlapis dari tingkat kecamatan hingga kota, kerap terjadi ketimpangan akses informasi.

“Bisa saja laporan sudah dibuat, tapi tidak semua anggota tahu. Ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai ada yang merasa dipotong iuran tiap bulan tapi tidak tahu manfaatnya,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan “riak kecil” berupa ketidakpercayaan yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik internal. Ia justru melihat kritik dari anggota sebagai sinyal positif untuk mendorong reformasi organisasi.

“Ini bagus, artinya ada dorongan perubahan. Ke depan harus tidak ada lagi kecurigaan di antara anggota,” katanya.

Selain transparansi, Mualim juga menyoroti jumlah item iuran yang dinilai cukup banyak, khususnya bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebut terdapat sekitar lima komponen iuran, yang menurutnya perlu dikaji ulang.

Editor: Holy