FKD-MPU Tambah Tiga Klaster Kerja Sama: Energi, Giant Sea Wall, dan Pengelolaan Sampah

NYALANUSANTARA, Semarang– Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menambah tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah. Penambahan ini diumumkan pada rapat kerja yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tiga sektor baru ini menambah enam klaster kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani sepuluh gubernur pada Juni 2025, meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan rapat kerja tahun ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat pembangunan di daerah masing-masing melalui kolaborasi di berbagai bidang. “Saya berharap setelah kembali ke wilayah masing-masing, teman-teman segera membahas implikasi hasil rapat ini. Outputnya adalah eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” ujar Luthfi.

Sepuluh provinsi anggota FKD-MPU mencakup Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Terkait ketahanan energi dan pengelolaan sampah, Luthfi menekankan perlunya kolaborasi lintas provinsi. “Kondisi geopolitik global mendorong harga minyak dunia tinggi, yang berdampak di Indonesia. Setiap daerah harus bekerja sama untuk memperluas produksi energi baru terbarukan,” katanya. Ia juga menekankan target zero sampah 2028 sesuai arahan Presiden.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan arahan strategis, menekankan kontribusi sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU terhadap 62 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mendorong tindak lanjut enam rencana aksi tahun 2025 dan menyambut baik usulan kerja sama baru di sektor energi dan pengolahan sampah. “Presiden mengarahkan agar harga BBM subsidi tetap stabil dan percepatan transformasi ke kendaraan listrik dimulai di semua provinsi,” ujarnya. Bima Arya juga menekankan pentingnya konektivitas distribusi untuk menjaga ketahanan pangan.

Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, menyampaikan kerja sama 10 provinsi terus berkembang. Setelah rapat kerja gubernur, rencana aksi di bidang energi, pengolahan sampah, dan giant sea wall akan ditindaklanjuti pada Juni melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.

Suhajar menambahkan, klaster pariwisata yang disepakati tahun 2025 kini sedang dimatangkan untuk paket lintas provinsi, sementara 12 BUMD pangan dari 10 provinsi telah bertemu untuk membahas distribusi pangan. Jakarta mengusulkan dashboard pangan berisi stok dan harga, yang akan diuji coba tahun ini. “Juni nanti, jaringan BUMD pangan 10 provinsi akan dikumpulkan lagi, dan ke depan mungkin ada usulan membangun holding pangan,” katanya.