Ahmad Luthfi: Penyandang Disabilitas Tidak Boleh Tersisih dari Akses Kerja dan Ekonomi

NYALANUSANTARA, Boyolali— Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan penyandang disabilitas tidak boleh tersisih dari akses kerja, pelatihan, maupun kegiatan ekonomi. Penegasan itu disampaikan saat merespons aspirasi perwakilan penyandang disabilitas dalam acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa, 2 Juni 2026.

Luthfi mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang dan memperoleh kesempatan kerja. Ia menilai pemberdayaan disabilitas tidak boleh berhenti pada pelatihan, tetapi harus dilanjutkan dengan akses kerja, akses ekonomi, dan pendampingan berkelanjutan.

“Tidak ada namanya kelompok disabilitas tersisihkan,” kata Luthfi.

Menurut Luthfi, aturan afirmasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sudah jelas. Perusahaan swasta diwajibkan mengalokasikan kuota minimal 1 persen untuk tenaga kerja disabilitas, sedangkan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwajibkan menyerap minimal 2 persen dari total pekerja.

Ia juga mendorong perusahaan swasta dan BUMD agar membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, program Kecamatan Berdaya akan diarahkan menjadi salah satu wadah pelatihan bagi kelompok disabilitas dan perempuan rentan.

Dalam forum tersebut, Ketua Forum Komunikasi Difabel Boyolali, Sri Setyaningsih, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia meminta adanya afirmasi khusus dalam pendataan sosial bagi penyandang disabilitas.

Menurut Sri, tidak semua penyandang disabilitas masuk kategori miskin. Namun, mereka tetap termasuk kelompok rentan, baik dari sisi kesehatan, mobilitas, maupun ekonomi. Ia menilai ukuran kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan masyarakat umum.

Sri mencontohkan, sejumlah fasilitas yang kerap dianggap sebagai aset bagi masyarakat umum justru menjadi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut antara lain rumah berlantai keramik, sepeda motor roda tiga, dan sanggar pelatihan.

“Kalau rumah kami tidak dikeramik, kami tidak akan bisa berjalan. Kami punya sepeda motor roda tiga, itu kaki kami, karena tanpa motor itu kami tidak bisa ke mana-mana,” ujarnya.

Sri juga meminta Pemprov Jateng mendorong perusahaan agar lebih terbuka menerima pekerja disabilitas. Menurut dia, masih ada perusahaan yang menerima penyandang disabilitas secara terbatas dan cenderung memilih disabilitas ringan.