Pemkot Pekalongan Dukung Sensus Ekonomi 2026, BPS Siapkan 251 Petugas

NYALANUSANTARA, Pekalongan– Pemerintah Kota Pekalongan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Dukungan itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan di Hotel Aston Pekalongan, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Balgis mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan yang telah melibatkan ratusan tenaga kerja lokal sebagai petugas sensus. Menurutnya, proses seleksi dan pelatihan menjadi bagian penting untuk menghasilkan petugas yang kompeten dan profesional.

"Terkait pelatihan sensus untuk para petugas ini, kami tentu sangat berterima kasih kepada BPS Kota Pekalongan. Walaupun jumlah tenaga yang diserap cukup banyak, kami yakin BPS telah melakukan proses seleksi secara optimal," tutur Balgis.

Balgis mengatakan, keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya bergantung pada metode pendataan. Kualitas petugas juga menjadi faktor penting karena mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ia berharap para petugas mengikuti pelatihan dengan serius agar memahami konsep, teknis pendataan, serta cara berkomunikasi di lapangan.

"Kami berharap para petugas dapat mengikuti pelatihan dengan serius sehingga mampu menerima seluruh materi dan wawasan yang disampaikan instruktur dengan baik. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara profesional di lapangan," ujarnya.

Balgis juga mengajak masyarakat Kota Pekalongan ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta masyarakat memberikan informasi secara jujur dan tidak khawatir terhadap kerahasiaan data.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini. Hasil pendataan yang dilakukan akan menentukan arah pembangunan ekonomi, baik di Kota Pekalongan maupun secara nasional," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pekalongan melibatkan 251 petugas. Jumlah tersebut terdiri atas 221 pendata lapangan dan 30 pengawas atau pemeriksa lapangan.

Menurut Hayu, setiap petugas akan bertugas di sekitar 7 hingga 10 Satuan Lingkungan Setempat atau wilayah setingkat RT. BPS berupaya menempatkan petugas sesuai domisili masing-masing agar lebih memahami karakter wilayah yang didata.

"Setiap petugas nantinya akan bertugas di sekitar 7 hingga 10 SLS. Kami berupaya menempatkan petugas sesuai domisili masing-masing agar lebih mengenal karakter wilayah yang didata," jelas Hayu.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan mendata usaha serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

Hayu mengatakan, hasil sensus diharapkan dapat menghasilkan direktori usaha yang lengkap. Data tersebut juga akan digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Kami berharap dapat memperoleh direktori usaha yang lengkap di Kota Pekalongan, mengetahui potensi ekonomi yang ada, sekaligus melihat kondisi sosial ekonomi rumah tangga masyarakat," katanya.

Untuk menjaga kualitas pendataan, BPS Kota Pekalongan menyelenggarakan pelatihan secara berjenjang. Pelatihan daring telah dilaksanakan pada 31 Mei hingga 2 Juni 2026. Pelatihan tatap muka gelombang pertama berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026.

Pelatihan gelombang kedua dijadwalkan berlangsung secara daring pada 5 hingga 7 Juni 2026 dan secara luring pada 8 hingga 10 Juni 2026.

"Materi pelatihan meliputi konsep-konsep usaha, teknik wawancara, pemahaman indikator sosial ekonomi rumah tangga, hingga penggunaan aplikasi digital pendataan yang akan digunakan selama pelaksanaan sensus," papar Hayu.

BPS juga membekali petugas dengan surat tugas, topi, serta tanda pengenal resmi yang dilengkapi barcode. Kelengkapan tersebut disiapkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat proses pendataan berlangsung.

"Jika masyarakat ragu, barcode yang ada pada name tag petugas bisa dipindai untuk memastikan keaslian identitas petugas yang bertugas," terangnya.

Salah satu peserta pelatihan, Wachidah Alfiatur Rohmah, warga Kelurahan Tirto, mengaku antusias kembali terlibat sebagai petugas sensus. Ia sebelumnya pernah menjadi mitra BPS pada Sensus Ekonomi 2016.

"Selain menambah penghasilan, saya merasa kegiatan ini menyenangkan karena bisa bertemu banyak orang, menambah pengalaman, dan ikut berperan dalam kegiatan yang penting bagi negara," ungkap Wachidah.

Peserta lainnya, Nuril Mahmudah, warga Kelurahan Tirto, mengatakan tantangan utama petugas lapangan adalah membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, petugas harus mampu menjelaskan tujuan sensus dengan baik agar warga bersedia memberikan informasi secara terbuka.

"Masyarakat kadang masih ragu saat didatangi petugas. Oleh karena itu, kami harus mampu menjelaskan tujuan sensus dengan baik. Yang penting masyarakat memahami bahwa data yang diberikan tidak ada kaitannya dengan pajak dan seluruh informasi dijamin kerahasiaannya," kata Nuril.
 

Editor: Redaksi