Menkum Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik melalui Forum “PASTI ADA SOLUSI”, Pengaduan Masyarakat Langsung Ditindaklanjuti

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Jumat (05/06/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dari Selasar Graha Pengayoman Kementerian Hukum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat dan Kementerian Hukum dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Jateng, kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Agustinus Yosi Setyawan.

Forum “PASTI ADA SOLUSI” diselenggarakan sebagai implementasi komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan hukum.

Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada Menteri Hukum dan jajaran terkait guna memperoleh solusi yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

“Forum ini kami buka sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui forum ini, kami ingin mendengar secara langsung pengalaman, masukan, kritik, maupun saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan ke depan,” tegas Menteri Hukum.

Pada sesi dialog, Menteri Hukum secara langsung menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat. Salah satunya berasal dari William Wijaya yang menghadapi kendala terkait status kewarganegaraan dan pengurusan paspor.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Direktorat Tata Negara, Menteri Hukum segera menginstruksikan penerbitan Surat Penegasan Status Kewarganegaraan agar proses pengurusan paspor dapat segera dilaksanakan.

Forum tersebut juga menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan layanan hukum lainnya, termasuk permohonan nama badan hukum yang disampaikan oleh advokat senior O.C. Kaligis.

Editor: Holy