BEM SI Jateng Gelar Aksi di BI Semarang, Beri Tenggat 18 Hari untuk Stabilkan Rupiah

NYALANUSANTARA, Semarang— Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor Bank Indonesia (BI) Semarang, Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebut telah menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS.

Aksi diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah, di antaranya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Politeknik Negeri Semarang (Polines). Massa juga melakukan aksi simbolik dengan membakar uang mainan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Kevin Kurnia Priambodo, mengatakan aksi tersebut berangkat dari diskusi mahasiswa yang mencermati perkembangan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Kevin, aksi pembakaran uang mainan bukan ditujukan untuk menghina simbol negara atau gambar pahlawan yang terdapat pada uang rupiah, melainkan sebagai simbol peringatan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dalam memperkuat nilai tukar rupiah.

"Ini menunjukkan sebuah bentuk peringatan kepada pemerintah. Rupiah sedang sekarat dan kami adalah orang yang sayang pada rupiah," ujarnya.

Mahasiswa menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret untuk menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Mereka juga menyoroti kondisi fiskal dan berbagai persoalan tata kelola yang dinilai turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyatakan Aliansi BEM SI Jawa Tengah memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata dalam upaya stabilisasi ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah.

Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Kami menuntut tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi," kata Kailani.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis guna mencegah memburuknya kondisi ekonomi nasional yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial.