Kemenkum Jateng Ikuti Konsolidasi Pelayanan Publik, Menko Yusril: Wajah Negara Terlihat di Meja Pelayanan

Semarang — Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak dibangun melalui regulasi semata, melainkan melalui kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diikuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah secara virtual pada Senin (08/06) di Ruang Pandawa.

Kegiatan yang diikuti jajaran Kakanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, Kadivyankum Tjasdirin dan pejabat manajerial, serta pejabat nonmanajerial Kanwil Kemenkum Jawa Tengah itu menjadi forum penguatan komitmen pelayanan publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara bersih, berintegritas, dan dilandasi komitmen moral yang kuat.

"Hari ini kita menekankan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara bersih, berintegritas, dan memiliki komitmen moral yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ditentukan oleh bagaimana kita memberikan pelayanan kepada mereka," ujar Yusril.

Menurut Yusril, tata kelola pemerintahan yang baik (_good governance_) bertumpu pada tiga pilar utama, yakni keadilan (_equity/fairness_), transparansi (_transparency_), dan akuntabilitas (_accountability_).

Ia menjelaskan, prinsip keadilan mengharuskan setiap warga negara memperoleh akses pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Sementara akuntabilitas menuntut setiap penyelenggara pelayanan publik mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, Yusril mengingatkan bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur negara. Menurutnya, profesionalisme, etika pelayanan, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Di meja pelayanan, wajah negara terlihat oleh masyarakat. Karena itu, sebagai pejabat negara, kita harus mampu melihat setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi terbaik sesuai kewenangan yang kita miliki," tegasnya.

Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari kemampuan aparatur menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, serta jajaran pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

Editor: Holy