Harga Telur Anjlok, Peternak Unggas Minta Program MBG Serap Surplus Produksi

NYALANUSANTARA, Semarang- Peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera atau KPUS meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu penyerapan telur yang saat ini mengalami kelebihan pasokan.

Aspirasi itu disampaikan KPUS saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu, 10 Juni 2026. Para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur di tingkat produsen akibat surplus produksi dan rendahnya daya serap pasar.

Ketua Umum KPUS Suwardi mengatakan, produksi telur di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 2.300 ton per hari. Sementara kebutuhan harian masyarakat diperkirakan maksimal hanya sekitar 1.600 ton, itu pun ketika daya beli masyarakat dalam kondisi baik.

Menurut Suwardi, kondisi tersebut membuat harga telur di kandang turun jauh di bawah harga acuan pembelian atau HAP. Saat ini, harga telur di tingkat produsen rata-rata berada di angka Rp21.000 per kilogram, sedangkan HAP telur ayam ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram.

“Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun,” kata Suwardi.

Ia menilai, kondisi tersebut menekan margin keuntungan peternak. Karena itu, KPUS berharap Badan Gizi Nasional atau BGN dapat meningkatkan penyerapan telur untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Suwardi juga meminta Gubernur Ahmad Luthfi membantu mengoordinasikan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Jawa Tengah.

Sebelum menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Tengah, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk membahas persoalan yang sama. Menurut Suwardi, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak.

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Ia juga meminta Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan langkah penanganan terhadap surplus telur dan penurunan harga di tingkat produsen. Selain itu, pemerintah daerah diminta turut memperhatikan ketersediaan pasokan pakan ternak.