Komitmen Pelayanan Publik Responsif, Kemenkum Jateng Kembali Ikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI ADA SOLUSI"

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng kembali mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI ADA SOLUSI" yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum pada Jumat (03/07/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan pusat kegiatan berada di Selasar Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jalan HR Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan, sementara jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, hadir mengikuti jalannya kegiatan secara virtual bersama jajaran sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum.

Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI ADA SOLUSI" secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Hukum sebagai wadah dialog antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait layanan hukum.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan menjadi sarana komunikasi dua arah guna memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari unit kerja terkait.

Dalam pembukaan kegiatan, disampaikan berbagai capaian kinerja Kementerian Hukum selama Semester I Tahun 2026 yang juga dimuat dalam Harian Kompas edisi 3 Juli 2026.

Capaian tersebut antara lain tingginya penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), peningkatan layanan Kekayaan Intelektual, pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga tindak lanjut terhadap berbagai temuan internal organisasi.

Menteri Hukum menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

"Tugas utama birokrasi adalah melayani dan terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tegas Menteri Hukum.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait meskipun tidak seluruhnya dapat dijawab secara langsung pada saat forum berlangsung.

Editor: Holy