PRPP Jateng Bidik Investor Brunei untuk Bangkit dari "Tidur Panjang" di Lahan 40 Hektare

NYALANUSANTARA, Semarang- PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, perusahaan perseroan daerah (Perseroda) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini memikul beban warisan kerugian kumulatif sebesar Rp21 miliar. Di sisi lain, terdapat potensi besar di atas lahan seluas 40 hektare yang siap dibangunkan dari tidur panjangnya.

Kondisi finansial yang terus mengalami kebocoran sekitar Rp1 miliar setiap tahun sempat membuat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mewacanakan penutupan PRPP. Namun, langkah ekstrem tersebut urung diambil karena Pemerintah Provinsi menilai PRPP masih memiliki urat nadi ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.

Direktur Utama PRPP Jateng, Heri Kristanto, meluruskan bahwa kondisi ini bukanlah cerminan kegagalan operasional saat ini, melainkan "bom waktu" masa lalu yang meledak akibat penyusutan aset.

"Angka kerugian itu kumulatif jauh sebelum saya datang ke PRPP Oktober 2024, kerugian turun-temurun. Maka, kami datang untuk menyehatkan PRPP ini," ujar Heri, Selasa (7/7/2026).

Heri menjelaskan, operasional harian PRPP sebenarnya masih mampu membiayai dirinya sendiri. Masalah utama justru terletak pada biaya penyusutan aset puluhan gedung di atas lahan 40 hektare yang mencapai lebih dari Rp1 miliar per tahun, angka yang belum mampu ditutupi oleh pendapatan perusahaan saat ini.

Meski enggan merinci total pendapatan tahunan karena alasan administrasi, Heri memastikan sirkulasi keuangan internal perusahaan masih dalam kondisi aman. "Pendapatan itu cukup untuk biaya operasional, tetapi belum bisa memberikan dividen (keuntungan) ke pemprov," tambahnya.

Saat ini, PRPP menopang tujuh unit bisnis utama, yaitu Grand Maerakaca (Taman Mini Jawa Tengah), KSO Digital, MICE Venue International, Manufacture Supplier, PCO/PEP (Penyelenggara Pameran), Destination Management, Digital Tourism Platform, serta LPK JTTC (Jateng Tourism Training Center).

Tantangan terbesar PRPP saat ini adalah modernisasi. Heri mengakui bahwa produk bisnis mereka sudah tergolong lapuk karena tidak tersentuh perbaikan besar selama 35 tahun, kondisi yang kemudian diperparah oleh hantaman pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Untuk memoles kembali Grand Maerakaca saja—termasuk perbaikan rumah adat dari 35 kabupaten/kota dan penataan lanskap—dibutuhkan dana segar sebesar Rp25 miliar. Angka tersebut bahkan belum mencakup pengembangan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Karena keterbatasan APBD Pemprov Jateng, PRPP kini gencar berburu modal swasta. Kabar baik pun datang: investor asal Brunei Darussalam dilaporkan tertarik menanamkan modalnya ke perusahaan ini.