Cegah Korupsi MBG, Pemprov Jateng Petakan Ulang Pasokan Pangan dari Hulu

Cegah Korupsi MBG, Pemprov Jateng Petakan Ulang Pasokan Pangan dari Hulu

"Yang mungkin kita dapati mereka ketika sekolah keterbatasan finansial, teman-temannya makan, dia tidak bisa makan, nah, ini kan harus kita pikirkan juga," ujarnya.

Soal Halal-Haram, Pemprov Serahkan ke Ulama
Menyinggung perdebatan status hukum fikih program ini, Gus Yasin dengan tegas menyatakan pemerintah tidak akan masuk ke ranah tersebut karena berada di luar kewenangan eksekutif.

"Kalau terkait hukumnya sekarang menjadi permasalahan seperti ini, itu bukan ranah kami di pemerintahan. Ini ranah MUI, Muhammadiyah, NU dan para ulama untuk didiskusikan bersama," jelasnya.

Ia justru berharap ruang diskusi antarulama dapat dimanfaatkan untuk membedah persoalan teknis di lapangan, termasuk soal potensi kemubaziran makanan. Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi ketika anak penerima manfaat absen atau sakit sehingga jatah makanannya tidak terpakai.

"Apakah boleh dimakan oleh yang lain? Pegawai sekolahan misal, untuk nanti dilakukan tidak mubazir. Nah, ini yang harus kita telaah lagi," pungkas Gus Yasin.

Ia berharap polemik yang muncul belakangan ini justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola Program MBG, sehingga pelaksanaannya di lapangan semakin transparan dan akuntabel.

preferred sources in Google Searc


Editor: Redaksi

Terkait

Komentar

Terkini