Cegah Korupsi MBG, Pemprov Jateng Petakan Ulang Pasokan Pangan dari Hulu

NYALANUSANTARA, Semarang— Di tengah polemik yang menyeret nama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih jalan pembenahan dari akar masalah. Alih-alih sekadar merespons kritik, Pemprov Jateng kini mengebut pemetaan detail pasokan pangan dari sektor hulu di setiap kabupaten/kota, sebagai benteng utama menutup celah penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, langkah ini berangkat langsung dari arahan Gubernur Ahmad Luthfi. Saat ditemui di kawasan Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (13/7/2026), Gus Yasin—sapaan akrabnya—menjelaskan bahwa pemerintah tengah menghitung ulang kapasitas riil penyedia pangan lokal, mulai dari kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) hingga ketersediaan komoditas seperti telur di tiap wilayah.

"Tadi juga atas saran dari Pak Gubernur, kita harus memetakan per kabupaten kebutuhan SPBG itu berapa, sih? Kapasitasnya telurnya butuh berapa, kita hitung lagi. Dari Jawa Tengah mampu enggak?" ujar Gus Yasin.

Menurutnya, dengan memetakan langsung kebutuhan komoditas seperti telur, ayam, daging, dan ikan dari petani serta peternak lokal, ruang gerak oknum yang ingin menyelewengkan program dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kalau Jawa Tengah masih mampu memenuhi kebutuhan itu, ya kita maksimalkan dari daerah sendiri. Kita tarik dulu, kita salurkan. Nah, ini yang harus kita petakan dulu," tambahnya.

Pembenahan tata kelola ini tidak lepas dari polemik yang belakangan ramai di media sosial. Pemicunya adalah pernyataan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional Mayong, Jepara, Ahmad Mudhoffar, yang menyebut MBG "haram" lantaran menilai program ini dari hulu ke hilir sarat praktik korupsi. Pernyataan tersebut menyebar luas lewat video di akun @infokejadianjepara.

Menanggapi hal itu, Gus Yasin mengaku menghormati kritik yang berkembang, namun mengajak masyarakat untuk memisahkan antara tujuan mulia program dengan perilaku menyimpang segelintir oknum.

"Saya menghormati. Tetapi ini harus dikembangkan (dikaji) lagi. Karena tujuan MBG untuk apa? Makanan bergizi, meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan gizi anak-anak yang mungkin kita dapati mereka ketika sekolah keterbatasan finansial," urainya.

"Permasalahan korupsi atau penyimpangan itu yang harus dibenahi," tegasnya.

Gus Yasin tidak menampik bahwa dalam kaidah agama, turut membantu tindakan yang dilarang memang tidak dibenarkan. Namun ia mengingatkan, esensi MBG adalah pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan—masyarakat miskin, ibu hamil, hingga anak sekolah yang terkendala kondisi finansial.

"Yang mungkin kita dapati mereka ketika sekolah keterbatasan finansial, teman-temannya makan, dia tidak bisa makan, nah, ini kan harus kita pikirkan juga," ujarnya.

Soal Halal-Haram, Pemprov Serahkan ke Ulama
Menyinggung perdebatan status hukum fikih program ini, Gus Yasin dengan tegas menyatakan pemerintah tidak akan masuk ke ranah tersebut karena berada di luar kewenangan eksekutif.

"Kalau terkait hukumnya sekarang menjadi permasalahan seperti ini, itu bukan ranah kami di pemerintahan. Ini ranah MUI, Muhammadiyah, NU dan para ulama untuk didiskusikan bersama," jelasnya.

Ia justru berharap ruang diskusi antarulama dapat dimanfaatkan untuk membedah persoalan teknis di lapangan, termasuk soal potensi kemubaziran makanan. Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi ketika anak penerima manfaat absen atau sakit sehingga jatah makanannya tidak terpakai.

"Apakah boleh dimakan oleh yang lain? Pegawai sekolahan misal, untuk nanti dilakukan tidak mubazir. Nah, ini yang harus kita telaah lagi," pungkas Gus Yasin.

Ia berharap polemik yang muncul belakangan ini justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola Program MBG, sehingga pelaksanaannya di lapangan semakin transparan dan akuntabel.