Kemarau Panjang Landa Pemalang, 30 Desa Berstatus Darurat Kekeringan hingga Akhir Juli

NYALANUSANTARA, Pemalang– Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pemalang sejak awal Juli 2026 telah berdampak serius bagi masyarakat. Sebanyak 30 desa di 7 kecamatan kini berstatus darurat kekeringan, dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 93.250 jiwa. Tujuh kecamatan yang terdampak antara lain Pulosari, Watukumpul, Randudongkal, Warungpring, Belik, Bantarbolang, dan Bodeh.

Kondisi ini bermula dari prakiraan cuaca yang menyebutkan Kabupaten Pemalang akan mengalami hidrometeorologi kering sejak Juli hingga diperkirakan Oktober 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin, saat ditemui di Kantor BPBD Kabupaten Pemalang, Selasa (14/7/2026), menjelaskan bahwa hasil asesmen dan validasi di lapangan menunjukkan kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari.

Temuan dari kaji cepat tersebut kemudian menjadi dasar bagi Bupati Pemalang untuk menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan, yang resmi berlaku sejak 1 Juli 2026. Status darurat ini rencananya berlaku hingga 31 Juli 2026 dan akan dievaluasi kembali melalui kaji cepat untuk menentukan apakah perlu diperpanjang.

Di tengah krisis air bersih ini, warga di desa-desa terdampak kini menggantungkan kebutuhan air sehari-hari pada bantuan droping yang dikirim BPBD bersama sejumlah mitra. Untuk memastikan pasokan air tetap mengalir, BPBD mengerahkan enam truk tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter dengan target empat kali pengiriman setiap harinya.

"Sejak 1 Juli pukul 09.00 WIB kami sudah mulai melakukan droping air ke desa-desa terdampak. Tadi pagi kami juga menyiagakan tiga truk, dua truk di Kecamatan Pulosari dan satu truk di Kecamatan Bodeh untuk mempercepat distribusi ke desa-desa yang membutuhkan," ujar Agus.

Selain armada milik BPBD, distribusi air bersih turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya PMI, Perumda Air Minum (PDAM) Kabupaten Pemalang, Baznas, hingga elemen masyarakat yang secara sukarela ikut melakukan droping air ke wilayah terdampak.

Guna memastikan bantuan tepat sasaran, BPBD membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang tidak hanya beroperasi di tingkat kabupaten, tetapi juga di seluruh kecamatan terdampak. Posko ini bertugas melakukan pemantauan, pendataan, serta menampung usulan dari desa dan kecamatan mengenai lokasi yang paling membutuhkan bantuan air bersih. Menurut Agus, keberadaan posko di tingkat kecamatan yang berkolaborasi langsung dengan pemerintah desa menjadi kunci agar distribusi air bersih dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Di tengah upaya penanggulangan yang terus berjalan, sejumlah komunitas masyarakat turut ambil bagian membantu warga terdampak. Agus mencontohkan komunitas Alumni SMAN 1 Pemalang yang telah rutin melakukan droping air setiap hari Minggu sebagai bentuk kepedulian sosial.

Meski demikian, BPBD tetap mengimbau agar seluruh bantuan air bersih yang hendak disalurkan masyarakat maupun berbagai pihak lain tetap melalui posko yang telah dibentuk. Hal ini penting agar setiap bantuan yang masuk dapat tercatat dan tervalidasi dengan baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi BPBD dalam menangani bencana kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Oktober 2026 mendatang.