Menuju 2027, BPKPAD Pemalang Gelar Bimtek Persiapan Layanan PBB Online

NYALANUSANTARA, Pemalang– Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pemalang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kompleks Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Juli 2026 ini, dibuka oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPAD Kabupaten Pemalang, Bambang Eka Riyanto, dengan menghadirkan narasumber dari PPAT Kabupaten Pemalang. Bimtek ini diikuti sekitar 270 peserta yang berasal dari pemerintah desa dan kelurahan di 14 kecamatan se-Kabupaten Pemalang, serta perwakilan PPAT.

Dalam sambutannya, Bambang Eka Riyanto menyampaikan bahwa saat ini seluruh pembayaran pajak daerah di Kabupaten Pemalang telah dilakukan secara online. Namun, ia mengungkapkan bahwa layanan administrasi PBB seperti pendaftaran objek pajak baru, mutasi nama wajib pajak, koreksi luas tanah, maupun perubahan data lainnya masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik.

Melalui pelaksanaan bimtek ini, BPKPAD mempersiapkan implementasi layanan pendaftaran PBB yang sepenuhnya berbasis digital mulai tahun 2027. Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BPKPAD untuk mengajukan layanan administrasi PBB, karena seluruh proses dapat dilakukan secara online, baik secara mandiri maupun melalui operator di tingkat desa.

Menurut Bambang, pemerintah desa akan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi PBB. Oleh karena itu, para operator desa dan PPAT dibekali pemahaman mengenai cara penggunaan aplikasi layanan PBB online, agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan optimal saat sistem tersebut resmi diterapkan.

Melalui langkah digitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap pelayanan administrasi PBB ke depan dapat menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan daerah, sejalan dengan target penerapan penuh sistem layanan PBB online pada 2027 mendatang.

Editor: Redaksi