Bahlil Pastikan Warga Tanimbar Diprioritaskan Kerja di Proyek LNG Abadi Masela, Ribuan Tenaga Lokal Disiapkan

NYALANUSANTARA, Jakarta– Pemerintah memastikan masyarakat lokal akan menjadi prioritas dalam perekrutan tenaga kerja untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mulai menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi khusus di bidang minyak dan gas (migas).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyusun langkah untuk meningkatkan kompetensi putra-putri daerah agar siap bekerja saat proyek memasuki tahap konstruksi maupun operasi.

Menurutnya, sejumlah pemuda asal Tanimbar telah dikirim mengikuti pendidikan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu sebagai bekal memasuki industri migas.

"Sebagian anak daerah sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik Kementerian ESDM. Dan mereka semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela," kata Bahlil saat menghadiri groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7/2026).

Bahlil menegaskan, pemerintah akan mengutamakan tenaga profesional yang berasal dari daerah sekitar proyek. Rekrutmen dari luar daerah maupun luar negeri hanya akan dilakukan apabila kebutuhan tenaga kerja belum dapat dipenuhi oleh sumber daya lokal.

Ia meminta agar kehadiran investasi besar di Maluku benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

"Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier satu dan tier dua. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tapi tidak memprioritaskan mereka," ujarnya.

Proyek LNG Abadi Masela diperkirakan akan membuka peluang kerja dalam jumlah besar. Selama tahap konstruksi, proyek ini diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung.

Selain itu, aktivitas ekonomi yang muncul dari pembangunan proyek diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja tidak langsung hingga tiga kali lipat atau sekitar 36.000 orang.

Sementara ketika memasuki tahap operasi, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 1.000 tenaga kerja, dengan komitmen pemerintah agar sebagian besar berasal dari masyarakat lokal.