Kemenkum Jateng Bekali Organisasi Bantuan Hukum Hadapi Verifikasi dan Akreditasi 2027

Selain itu, Constantinus menekankan pentingnya penguatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagai sarana mendekatkan layanan hukum hingga ke tingkat akar rumput.

"Pos Bantuan Hukum membantu kita mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat desa. Cukup datang ke kantor desa atau kelurahan, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi hukum maupun pendampingan untuk mengakses keadilan. Ini merupakan bagian dari perluasan reformasi hukum agar layanan hukum benar-benar hadir di tengah masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, pengelola Posbankum juga akan diperkuat melalui pelatihan paralegal bekerja sama dengan Mahkamah Agung sehingga mampu berperan sebagai juru damai dalam penyelesaian persoalan hukum di masyarakat.

Usai sesi pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Narasumber dari Tim Kerja Bantuan Hukum BPHN, Edi, memaparkan mekanisme serta pedoman pelaksanaan verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati, menyampaikan materi mengenai pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagai upaya memperkuat layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, serta para pimpinan Organisasi Bantuan Hukum se-Jawa Tengah.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin siap menghadapi pelaksanaan verifikasi dan akreditasi tahun 2027 sekaligus memperkuat penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sebagai instrumen pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Editor: Holy