Pemkab Gunungkidul Gandeng UGM, Rumuskan Solusi Ilmiah Atasi Konflik Manusia-Monyet Ekor Panjang

NYALANUSANTARA, Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengambil langkah strategis dan saintifik untuk menangani konflik berkepanjangan antara manusia dan Monyet Ekor Panjang (MEP) yang kian meresahkan warga. Dalam audiensi yang digelar di Ruang Nayyotama, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Senin (27/7/2026), Pemkab menggandeng tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk merumuskan solusi komprehensif, mulai dari kontrol populasi berbasis medis hingga penggunaan teknologi sensor.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pakar UGM, termasuk Prof. Dr. Abdul Rohman, Prof. Dr. drh. Pudji Astuti, Dr. drh. Claude Mona Airin, Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, dan Dr. Muhammad Ali Imron. Turut mendampingi Bupati adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gunungkidul mengungkapkan bahwa wilayahnya mencakup 88,56 persen dari total luas kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, mayoritas lahan tersebut merupakan hutan jati yang tidak menyediakan sumber pangan alami bagi primata, sehingga memicu monyet-monyet tersebut turun mencari makan hingga ke permukiman dan lahan pertanian warga.

Data yang dipaparkan dalam pertemuan menunjukkan bahwa MEP telah beradaptasi dengan kecerdasan luar biasa. Mereka tidak lagi takut pada suara mercon atau senjata mainan, bahkan mampu mempelajari jadwal bantuan pangan yang diberikan warga maupun pemerintah.

Salah satu poin utama diskusi adalah pengendalian populasi. Prof. Pudji Astuti menjelaskan bahwa dalam satu kelompok monyet yang terdiri dari 40 hingga 120 ekor, terdapat satu “Alfa Male” atau pemimpin kelompok dengan kadar testosteron tinggi dan ukuran tubuh paling besar, yang berperan penting dalam dinamika populasi kelompok tersebut.

Mengingat status MEP yang kini masuk kategori dilindungi secara internasional (Endangered), Pemkab Gunungkidul memilih pendekatan “Silent Operation” melalui action research yang terukur, alih-alih tindakan represif terhadap satwa tersebut.

Strategi penanganan pun dirumuskan ke dalam tiga tahap utama. Pada jangka pendek, langkah yang akan dilakukan adalah pemberian pakan di titik-titik tertentu untuk mencegah kerusakan lahan pertanian, serta monitoring penyakit zoonosis yang berpotensi menular kepada manusia. Selanjutnya, pada jangka menengah, akan dibentuk satuan pangan permanen melalui penanaman pohon buah hutan seperti beringin dan lo, terutama di sekitar area telaga. Adapun untuk jangka panjang, Pemkab bersama UGM akan merestorasi ekosistem inti dan merehabilitasi lahan secara menyeluruh guna mengembalikan monyet-monyet tersebut ke habitat aslinya.

Pemkab Gunungkidul menyadari bahwa solusi ini tidak dapat diwujudkan secara instan dan membutuhkan perhitungan anggaran yang detail. Meski demikian, kolaborasi dengan UGM ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan keharmonisan antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Gunungkidul.