Anom Jadi Tersangka KPK, Nurkholes Ditunjuk Plt Bupati Pemalang

NYALANUSANTARA, Semarang— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Wakil Bupati Pemalang Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas Bupati Pemalang setelah Bupati Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mencegah kekosongan kepemimpinan serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. 

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan proses penunjukan Nurkholes sebagai Plt Bupati Pemalang telah diselesaikan sesuai ketentuan.

“Insyaallah sudah ditandatangani. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, tidak boleh ada kekosongan,” kata Sumarno setelah mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis, 30 Juli 2026.

Sumarno menegaskan bahwa persoalan hukum yang menimpa kepala daerah tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” ujarnya. 

Selain menunjuk pelaksana tugas, Pemprov Jawa Tengah akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan Kabupaten Pemalang. Penilaian tersebut diperlukan untuk memastikan administrasi pemerintahan, pelaksanaan program, dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sumarno juga dijadwalkan bertemu dengan Nurkholes untuk membahas kondisi pemerintahan daerah setelah perubahan kepemimpinan tersebut. Pertemuan itu sekaligus menjadi bagian dari langkah koordinasi agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Di tengah proses tersebut, Sumarno mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan untuk menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan.

“Imbauannya tentu agar selalu mengedepankan integritas. Integritas memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Hal itulah yang harus terus kita ingatkan,” tegasnya.

Menurut Sumarno, Pemprov Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi selama ini terus melibatkan KPK dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.