Kemenkum Jateng Ikuti Penyerahan LHP BPK RI, Teguhkan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti secara virtual kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Ruang Rapat Pandawa, Senin (03/08.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, beserta jajaran.

Sementara itu, kegiatan di pusat dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan yang mewakili Menteri Koordinator, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Dalam sambutannya, Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas dedikasi dan profesionalismenya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara. Ia menegaskan bahwa opini dan rekomendasi BPK merupakan fondasi penting dalam membangun budaya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Kami menyikapi setiap opini dan catatan tersebut secara terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab. Bagi kami, opini BPK merupakan bentuk apresiasi atas kerja seluruh jajaran dalam mengelola APBN secara akuntabel, sedangkan rekomendasi BPK menjadi peta jalan perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan efisiensi belanja negara,” ujar Otto.

Otto juga meminta seluruh kementerian segera menyusun langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, termasuk mempercepat penyelesaian seluruh tindak lanjut sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada kesempatan yang sama, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan.

“Pemeriksaan BPK bukan hanya menghasilkan opini dan rekomendasi saja. Kami berharap pemeriksaan BPK mampu menjadi pendorong sinergi kerja sama antara BPK dan pemerintah untuk menciptakan perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian cita-cita Indonesia,” ungkap Nyoman.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan Government 5.0 melalui integrasi dan interoperabilitas data antarkementerian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, serta kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang efektif menuju Indonesia Emas 2045. Di akhir sambutannya, Nyoman turut mengapresiasi komitmen jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan beserta kementerian di bawah koordinasinya dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan mendukung keberhasilan Indonesia di forum OECD.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jateng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.