Gubernur Luthfi "Semprot" BUMD Jateng: Kinerja Loyo Bakal Diawasi Ketat Sekda, PT PRPP Jadi Sorotan Utama

NYALANUSANTARA, Semarang– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melayangkan ultimatum tegas kepada seluruh jajaran direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Jawa Tengah. Ia mendesak agar seluruh BUMD segera meningkatkan kinerja dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), sembari mengancam akan menempatkan BUMD berkinerja buruk di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penegasan itu disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 3 Agustus 2026. Menurutnya, PAD merupakan instrumen penting untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kinerja BUMD tidak bisa lagi berjalan seadanya.

"BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda," tegas Luthfi.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih ada satu BUMD yang berada dalam kategori berkinerja kurang baik, yakni PT PRPP Jawa Tengah. Perusahaan ini pun menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi tersebut.

Meski demikian, Luthfi menilai PT PRPP sejatinya memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah, khususnya sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata. Ke depan, kawasan ini bahkan diproyeksikan bakal memiliki venue MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dan saat ini Pemprov tengah berupaya mencari investor untuk mendukung pengembangan tersebut.

"Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan," ujarnya.

Luthfi menegaskan, seluruh BUMD di Jawa Tengah harus memiliki tata kelola yang profesional. Sebab, keberadaan BUMD merupakan sarana strategis untuk mendongkrak PAD sekaligus berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Tuntutan ini dinilai semakin mendesak di tengah keterbatasan fiskal, tekanan anggaran, dan kondisi geopolitik dunia yang masih penuh ketidakpastian.