ISEI Cabang Semarang Dorong Diplomasi Dekarbonisasi Dimulai dari Batang, Siapkan KEK Jadi Model Industri Hijau Indonesia

NYALANUSANTARA, Batang – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pusat investasi manufaktur. Kawasan ini kini dipersiapkan menjadi model kawasan industri hijau Indonesia melalui penguatan diplomasi dekarbonisasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra internasional.

Langkah tersebut mengemuka dalam Stakeholder Engagement bertajuk "Diplomasi Dekarbonisasi yang Berdaya Ungkit: Merumuskan Strategi Kemitraan Transformatif" yang digelar di KEK Industropolis Batang pada 5–7 Agustus 2026. Forum yang diinisiasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang bersama Kementerian Luar Negeri RI, Synergy Policies, Universitas Negeri Semarang (UNNES), serta sejumlah pemangku kepentingan itu menjadi wadah penyusunan strategi untuk mempercepat transformasi kawasan menuju Eco-Industrial Park (EIP) berstandar global.

Selama tiga hari, peserta yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pengelola dan tenant KEK Batang, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi profesi, serta mitra pembangunan membahas berbagai tantangan transisi menuju industri rendah karbon. Pembahasan tidak berhenti pada aspek teknologi, tetapi juga menyentuh penguatan sumber daya manusia, pembiayaan hijau, ekonomi sirkular, pemberdayaan UMKM, hingga skema kemitraan internasional.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Takdir, menegaskan bahwa diplomasi dekarbonisasi harus diarahkan pada kepentingan yang konkret. Menurutnya, Indonesia perlu membangun posisi tawar melalui kemitraan strategis dengan negara-negara yang telah maju dalam pengembangan teknologi dan pembiayaan ekonomi rendah karbon.

"Tujuan pertama tentu pengembangan dekarbonisasi karena sektor ini harus menjadi keunggulan Indonesia. Untuk mencapainya, kita harus membangun kemitraan dengan negara-negara maju, termasuk mereka yang memiliki modal dalam pengembangan dekarbonisasi," katanya.

Bagi Indonesia, dekarbonisasi tidak hanya menjadi agenda lingkungan, tetapi juga strategi meningkatkan daya saing industri di tengah tuntutan pasar global yang semakin menekankan aspek keberlanjutan. Karena itu, transformasi kawasan industri dinilai membutuhkan kolaborasi yang jauh lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES, Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN., mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi tersebut melalui riset, inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hingga pendampingan implementasi kebijakan.

Menurutnya, pembangunan industri berbasis energi bersih sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat semakin besarnya tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas manusia.

"Kami berharap hasil forum ini tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, NGO, dan pengelola kawasan dapat diwujudkan menjadi langkah nyata," ujarnya.

Forum tersebut juga menghasilkan berbagai masukan mengenai pembagian peran pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mempercepat transformasi KEK Industropolis Batang menjadi kawasan industri hijau yang kompetitif di tingkat internasional.