Jateng–Kaltim Bangun Poros Ekonomi Rp20,2 Triliun, Perkuat Pangan hingga Proyek IKN

NYALANUSANTARA, Semarang— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun poros kerja sama ekonomi antardaerah dengan potensi mencapai Rp20,2 triliun. Kolaborasi tersebut mencakup perdagangan pangan, industri, jasa keuangan, pariwisata, ekonomi kreatif, kelautan dan perikanan, sampai dukungan penjaminan bagi proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara.

Kesepakatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan naskah bersama di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kamis (6/8/2026).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menandatangani kesepakatan utama. Penandatanganan kemudian dilanjutkan oleh kepala organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, asosiasi, serta bupati dan wali kota dari kedua provinsi untuk kerja sama yang bersifat teknis.

Nilai Rp20,2 triliun tersebut merupakan agregasi dari berbagai potensi perdagangan, aktivitas bisnis, penjaminan proyek, dan pengembangan sektor ekonomi. Angka itu bukan seluruhnya transaksi tunai maupun investasi baru yang langsung direalisasikan dalam satu waktu.

Kerja sama tersebut mempertemukan kekuatan ekonomi dua daerah yang memiliki karakter berbeda, tetapi saling membutuhkan. Jawa Tengah memiliki basis industri pengolahan, UMKM, pasar yang besar, serta produksi komoditas pangan. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam melimpah, kebutuhan pasokan pangan yang tinggi, dan peluang pembangunan yang semakin terbuka seiring pengembangan IKN.

Sektor pangan menjadi salah satu bagian utama dalam kerja sama tersebut. Jawa Tengah berpeluang memasok sekitar 778 ton telur, 873 ton daging ayam, 321,6 ton bawang merah, dan 6.119 ton beras ke Kalimantan Timur.

Perdagangan sejumlah komoditas itu diperkirakan memiliki potensi transaksi sekitar Rp237,75 miliar. Sinergi juga akan diperluas pada pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dengan nilai potensi mencapai sekitar Rp2,1 triliun per tahun.

Hubungan perdagangan pangan antarkedua provinsi sebenarnya telah berlangsung. Kalimantan Timur selama ini menerima pasokan beras dari Jawa Tengah dengan volume hampir 10 ribu ton.

Arus perdagangan juga berjalan dari Kalimantan Timur menuju Jawa Tengah. Industri di Jawa Tengah memerlukan pasokan batu bara sekitar 1,5 juta ton di luar kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap. Kalimantan Timur turut menjadi salah satu daerah pemasok minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* ke Jawa Tengah.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, perbedaan kekuatan ekonomi tersebut justru menjadi dasar kolaborasi yang saling melengkapi. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam, sedangkan Jawa Tengah memiliki kekuatan pada industri pengolahan, UMKM, dan pasar dengan jumlah penduduk yang besar.

“Penduduk Kaltim hanya sekitar 4,2 juta jiwa, sedangkan Jawa Tengah mencapai 38 juta jiwa. Produksi batu bara dan CPO kami melimpah. Jadi, kita sama-sama saling melengkapi. Intinya, ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa,” katanya.

Potensi kerja sama juga terbuka di sektor industri dan perdagangan dengan estimasi sekitar Rp36 miliar per tahun. Sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan menghasilkan nilai kerja sama sekitar Rp2,238 miliar per tahun melalui penguatan perdagangan dan rantai pasok antardaerah.

Pariwisata dan ekonomi kreatif turut menjadi bagian dari kesepakatan. Transaksi langsung dari sektor tersebut diperkirakan mencapai Rp21 miliar per tahun, sedangkan dampak ekonomi lanjutannya diproyeksikan sekitar Rp36 miliar per tahun.

Nilai aktivitas bisnis terbesar berasal dari sinergi badan usaha milik daerah. Bank Jateng dan Bank Kaltimtara membuka peluang kerja sama layanan keuangan dan perbankan dengan potensi aktivitas mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun.

Dukungan terhadap pembangunan IKN diwujudkan melalui kerja sama Jamkrida Jateng dan Jamkrida Kaltim. Kedua perusahaan penjaminan daerah tersebut akan menjalankan skema *co-guarantee* untuk mendukung proyek dengan total nilai sekitar Rp1,34 triliun.

Skema itu diproyeksikan menghasilkan imbal jasa penjaminan sekitar Rp3,452 miliar per tahun. Kolaborasi tersebut diharapkan membuka akses yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan IKN dengan dukungan penjaminan yang memadai.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap seluruh kesepakatan segera diterjemahkan menjadi kegiatan nyata. Implementasi kerja sama dinilai diperlukan agar pemerintah daerah tetap mampu menggerakkan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika geopolitik global.

Ia menekankan bahwa dokumen kerja sama tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan. Setiap organisasi perangkat daerah, BUMD, asosiasi, serta pemerintah kabupaten dan kota perlu menindaklanjutinya melalui program, transaksi, dan aktivitas ekonomi yang terukur.

Rudy Mas’ud menilai kolaborasi antardaerah dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ini terobosan luar biasa dan mudah-mudahan dapat dicontoh oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia, supaya kita tidak bergantung pada APBN ataupun dana transfer pusat ke daerah,” ujarnya.

Kerja sama Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa hubungan antardaerah dapat dibangun berdasarkan kebutuhan yang konkret. Pasokan pangan dari Jawa Tengah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sedangkan sumber daya energi dan bahan baku dari Kalimantan Timur dapat mendukung aktivitas industri di Jawa Tengah.

Potensi Rp20,2 triliun kini bergantung pada kecepatan kedua pemerintah provinsi menerjemahkan kesepakatan ke dalam transaksi dan program yang nyata. Keberhasilan kolaborasi tersebut tidak hanya akan memperkuat perekonomian dua daerah, tetapi juga dapat menjadi model kerja sama antardaerah di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.