Sensus Ekonomi 2026 Jawa Tengah Capai 81 Persen, Wagub Jateng Dorong Percepatan Pendataan

NYALANUSANTARA, Semarang– Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81 persen dari total target lebih dari 4,5 juta pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan pendataan agar seluruh target dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pemerintah provinsi siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diperlukan untuk menjangkau perusahaan, pelaku usaha, kawasan industri, dan penghuni apartemen yang belum terdata.

“Kita kolaborasikan lagi dan memberikan pemahaman kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu,” kata Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah daerah akan memetakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Pemerintah selanjutnya akan melakukan pendekatan yang lebih intensif selama tiga minggu terakhir masa sensus.

Taj Yasin menilai pola koordinasi yang diterapkan di kawasan industri Kendal dan Batang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Pendataan di dua kawasan industri tersebut telah mencapai 100 persen.

“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang membutuhkan percepatan. Kota tersebut memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah, tetapi capaian pendataannya baru sekitar 71 persen.

Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara mencatat capaian tertinggi dengan tingkat pendataan mencapai 92 persen.

Pendataan Usaha Besar Masih Menjadi Tantangan
Wakil Kepala BPS Pusat Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, capaian 81 persen merupakan hasil kolaborasi antara BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, pencapaian tersebut bukan hal mudah karena jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta.

“Progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta,” kata Sonny.

Meski capaian secara umum tergolong tinggi, pendataan terhadap kelompok usaha besar baru mencapai sekitar 40 persen. BPS menargetkan seluruh usaha besar dapat terdata secara lengkap.

“Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap,” ujarnya.

Sonny menjelaskan, pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan usaha kecil. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi keuangan, ketenagakerjaan, penjualan, dan berbagai informasi kegiatan usaha lainnya.

Perusahaan juga harus melakukan koordinasi antardivisi atau meminta persetujuan dari kantor pusat sebelum menyerahkan data kepada petugas sensus.

“Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Banyak juga yang harus berkoordinasi dengan kantor pusat,” katanya.

Selain perusahaan besar, penghuni apartemen menjadi kelompok yang cukup sulit dijangkau. Aktivitas yang padat membuat petugas tidak selalu dapat menemui penghuni saat melakukan pendataan.

Untuk mempercepat proses tersebut, BPS tidak hanya menerjunkan petugas lapangan. Aparatur sipil negara dan pejabat senior BPS juga turun langsung untuk mendata perusahaan besar yang belum menyampaikan informasi.

Sonny menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Data tersebut akan menggambarkan jumlah dan persebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal dan informal, serta karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat.

Data yang lengkap diharapkan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, investasi, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Tengah.