Realisasi Anggaran Kulon Progo 2026: Enam Proyek Strategis Sudah Berkontrak, Pendapatan Pariwisata Capai 80,90 Persen

NYALANUSANTARA, Kulon Progo– Pergerakan anggaran dan proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Juli 2026, enam paket Proyek Strategis Daerah yang diproses melalui tender telah memasuki tahap kontrak, sementara realisasi pendapatan Dinas Pariwisata tercatat mencapai 80,90 persen.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang digelar di Ruang Rapat Sermo, Jumat (7/8/2026).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melaporkan, Dinas Perdagangan menjadi perangkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi hingga Juli 2026, yakni 64,85 persen.

Sementara dari sisi pendapatan, Dinas Pariwisata mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 80,90 persen.

Perkembangan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian. Sebanyak 16 paket tercatat diproses melalui mekanisme tender. Enam di antaranya merupakan Proyek Strategis Daerah dan seluruhnya telah mencapai tahap kontrak.

Selain itu, satu Proyek Strategis Daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme *e-purchasing* juga telah berkontrak. Sementara pengadaan melalui mekanisme non-tender tercatat sebanyak 387 paket.

Meski demikian, sejumlah perangkat daerah masih menghadapi hambatan administrasi dalam proses pengadaan. Kendala tersebut berkaitan dengan akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah adanya pengalihan tugas PPK kepada Pengguna Anggaran (PA), sehingga beberapa proses pengadaan mengalami penundaan.

Infrastruktur Digital hingga Manunggal Fair Masuk Agenda
Selain evaluasi anggaran dan pengadaan, rakor membahas sejumlah agenda lintas sektor yang akan berjalan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo, misalnya, tengah mengupayakan peningkatan kualitas jaringan internet bagi 17 kalurahan yang masih mengandalkan koneksi *wireless*.

Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kominfo DIY agar 17 kalurahan tersebut dapat difasilitasi jaringan *fiber optic*. Kebutuhan anggarannya diupayakan masuk melalui Anggaran Perubahan 2026.