Kemenkum Jateng Dukung Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda). Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam menghadirkan perspektif hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan regulasi di daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, terhadap Proyek Perubahan Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda yang digagas Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto, Selasa (18/08).

Menurutnya, proyek perubahan tersebut sangat aktual dalam menjawab kebutuhan pemerintah daerah, khususnya untuk memastikan kebijakan dan regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mendukung penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda. Langkah ini penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpimpinan daerah sekaligus memberikan perspektif hukum dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Kakanwil.

Di Jawa Tengah, penguatan peran tersebut sejalan dengan tugas Kanwil Kemenkum dalam mendukung pemerintah daerah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya.

Kakanwil menilai keterlibatan Kementerian Hukum dalam Forkopimda bukan untuk menggantikan peran unsur yang telah ada, melainkan memperkuat kolaborasi melalui kontribusi sesuai tugas dan kewenangan, khususnya dari perspektif hukum.

“Kanwil Kemenkum Jawa Tengah akan terus bersinergi dengan Forkopimda Jawa Tengah. Dengan koordinasi yang semakin baik, Kanwil Kemenkum dapat memberikan pertimbangan hukum sekaligus berkolaborasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.

Penguatan kerjasama tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan ZI tidak hanya dilakukan melalui penguatan internal, tetapi juga melalui peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin pembangunan Zona Integritas menuju WBBM diwujudkan melalui kerja nyata, termasuk memperkuat kerjasama dengan seluruh stakeholder. Kolaborasi dengan Forkopimda menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Hukum yang semakin optimal,” tegas Kakanwil.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, unsur Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas, penyelesaian persoalan strategis daerah, serta terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.