Masterplan BUKECAP Disiapkan untuk Integrasikan Pengelolaan Hulu-Hilir, Pemprov Jateng Buka Ruang Masukan

NYALANUSANTARA, Semarang– Konsorsium SOLUSI (Landscape Alliance) mendorong pengelolaan bentang alam di wilayah Kebumen, Banyumas, dan Cilacap (BUKECAP) tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan. Masterplan Regional BUKECAP diarahkan menjadi pijakan untuk menghadirkan aksi nyata dalam mengintegrasikan pengelolaan wilayah daratan hingga pesisir.

Upaya tersebut dibahas dalam konsultasi publik penyusunan Masterplan Regional BUKECAP yang digelar di Kota Semarang. Forum ini mempertemukan pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyusun arah pengelolaan bentang alam dan laut secara terpadu.

Peneliti Landscape Alliance dari Tim SOLUSI, Feri Johana, mengatakan tantangan terbesar dalam sebuah perencanaan tata ruang bukan semata-mata menyusun dokumen, melainkan memastikan seluruh pihak memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjalankan hasil perencanaan tersebut.

"Kami berharap acara hari ini bisa menjadi titik awal agar semuanya mulai sadar, mengambil peran, dan membuat perencanaan pelaksanaan ke depan," ujar Feri.

Menurut dia, keberlanjutan pengelolaan bentang alam BUKECAP membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Perencanaan yang telah disusun harus diterjemahkan menjadi program dan tindakan konkret agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Yang lebih penting adalah bagaimana nanti semua pihak melakukan rencana ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Pendekatan berbasis lanskap yang ditawarkan SOLUSI mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bappeda Jateng, Yusmanto, menilai kolaborasi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah dibutuhkan untuk menangani persoalan lingkungan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah dan sektor.

Menurut Yusmanto, persoalan di kawasan BUKECAP tidak dapat dilihat secara parsial. Kondisi di wilayah hulu memiliki dampak terhadap kawasan tengah hingga pesisir sehingga membutuhkan kesatuan pengelolaan dari darat sampai laut.

"Ini adalah kolaborasi dari pemerintah dan didukung oleh NGO serta semua pihak terkait untuk kesatuan pengelolaan antara darat dan laut," kata Yusmanto.

Ia mencontohkan persoalan sedimentasi yang terjadi di Waduk Mrica dan kawasan Segara Anakan. Penumpukan lumpur dan material lainnya dinilai menunjukkan adanya persoalan ekologis yang harus ditangani secara terpadu dari sumbernya di wilayah hulu hingga kawasan hilir.

Editor: Redaksi