Ambil Sumpah Notaris Pengganti, Kemenkum Jateng Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng melaksanakan pengambilan sumpah jabatan Notaris Pengganti Kabupaten Cilacap, Senin (31/08). Pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin dan dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan beserta jajaran.

Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap tentang pemberian cuti kepada Notaris Ratih Setyowati terhitung 29 Agustus hingga 11 September 2026 serta penunjukan Sutarriyanto sebagai Notaris Pengganti selama masa cuti tersebut.

Selanjutnya, Tjasdirin memimpin pengambilan sumpah jabatan Notaris Pengganti sebagai bagian dari proses pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Tjasdirin menyampaikan bahwa Notaris Pengganti memiliki peran yang sama dengan Notaris dalam memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Karena itu, pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan kompetensi, ketelitian, kejujuran, tanggung jawab, serta prinsip kehati-hatian.

“Notaris Pengganti memiliki peranan yang sama dengan Notaris. Saudara memiliki andil yang penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak,” ujar Tjasdirin.

Tjasdirin juga mengingatkan agar Notaris Pengganti senantiasa mengikuti perkembangan hukum dan meningkatkan kompetensi. Apabila terdapat hal yang belum dipahami dalam pelaksanaan tugas, komunikasi dan koordinasi dengan Notaris yang bersangkutan maupun Notaris lainnya perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan.

“Jangan mengambil keputusan sendiri ketika ada hal-hal yang kurang atau belum diketahui. Komunikasikan dengan Notaris yang bersangkutan, karena tanggung jawab jabatan ini harus dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian,” pesannya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jateng terus mendorong pelaksanaan jabatan Notaris yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab guna memberikan kepastian hukum serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat.