Gus Yasin Sambut Audit BPK, Pemprov Jateng Siap Buka Data dan Perkuat Tata Kelola

NYALANUSANTARA, Semarang-–– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap bersikap terbuka dan kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Audit tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan Pemprov Jateng siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).

Menurut Taj Yasin, pemeriksaan BPK tidak semata-mata dipandang sebagai proses penilaian, tetapi juga momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola.

Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera menyiapkan dokumen, data, program, maupun berbagai materi yang diperlukan tim pemeriksa.

"Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan," ujar tokoh yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan mendukung proses pemeriksaan dengan memberikan informasi secara transparan. Masukan dari BPK diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

"Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengatakan terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan dalam agenda tersebut.

Keempatnya meliputi pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi, pemeriksaan kinerja atas upaya meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan, serta pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).