Program Speling hingga Pengentasan Kemiskinan, Pemprov Jateng Paparkan Dampak Pembangunan ke Warga

NYALANUSANTARA, Jakarta– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan dampak langsung kepada masyarakat sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan. Sejumlah program digulirkan untuk memperluas akses kesehatan, menekan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga menciptakan lapangan kerja melalui investasi.

Program dan capaian tersebut dipaparkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penilaian tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Tengah membawa konsep Trisula Pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.

Ketiga agenda tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan yang diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat masyarakat.

Salah satu program yang ditonjolkan adalah Dokter Spesialis Keliling (Speling). Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat, terutama warga di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, layanan Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan. Program tersebut tercatat telah menjangkau lebih dari 128 ribu sasaran.

Selain kesehatan, penanganan kemiskinan menjadi agenda utama pembangunan Jawa Tengah. Intervensi dilakukan melalui sejumlah pendekatan, mulai pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan.

Luthfi mengatakan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak berhenti pada bantuan sosial.

"Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama," kata Luthfi.

Menurut dia, berbagai program tersebut harus memiliki kesinambungan dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diterjemahkan menjadi program prioritas di daerah.