Ahmad Luthfi Perketat Perlindungan Lahan Sawah Jateng untuk Jaga Ketahanan Pangan

NYALANUSANTARA, Jakarta— Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga produktivitas pangan Jawa Tengah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Luthfi saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Rapat tersebut turut diikuti para bupati dan wali kota secara daring.

Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah memiliki lahan pertanian sekitar 1,5 juta hektare. Pada 2025, produksi padi atau gabah kering giling (GKG) di provinsi tersebut hampir mencapai 11 juta ton, atau berkontribusi 15,6 persen terhadap produksi gabah kering nasional.

Sementara itu, produksi padi Jawa Tengah pada 2026 ditargetkan mencapai 10,5 juta ton hingga akhir tahun.

Menurut Luthfi, perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, lahan pertanian yang telah beralih fungsi akan sulit dikembalikan.

“Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi,” tegasnya.

Ia menyebut, capaian LP2B di Jawa Tengah telah melampaui target minimum 87 persen yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, sejumlah wilayah perkotaan masih menghadapi kendala karena keterbatasan lahan.

Untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempertahankan lahan pertanian, Luthfi mengusulkan pemberian insentif bagi daerah yang telah memenuhi target LP2B.

“Kabupaten/kota yang sudah mencapai target juga harus segera diberikan insentif,” ucapnya.

Selain insentif, Luthfi meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat proses sertifikasi LP2B. Menurutnya, kejelasan status lahan diperlukan agar pemerintah dan pelaku usaha dapat mengetahui lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi serta lahan yang wajib dipertahankan dari alih fungsi.