Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan

NYALANUSANTARA, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan sebagai bagian dari strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 641 desa di Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan, penanganan kemiskinan membutuhkan intervensi yang semakin spesifik hingga tingkat desa. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan yang telah dicapai Jawa Tengah perlu diperkuat melalui ketepatan data dan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hal itu disampaikan Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa (29/9/2026).

“Di kecamatan kita mana yang paling miskin?, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” ujar Taj Yasin.

Menurutnya, OPD yang mendapat tugas pendampingan tidak harus menangani seluruh persoalan kemiskinan secara mandiri. OPD tersebut berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan desa dengan berbagai program dari organisasi perangkat daerah lainnya.

“Mereka sifatnya menjadi coordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” katanya.

Taj Yasin juga menekankan pentingnya pembaruan data kemiskinan secara berkala. Data yang akurat dinilai menjadi dasar penting agar intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Proses verifikasi, kata dia, dapat dilakukan mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi warga di lingkungannya.

Karena itu, pemerintah daerah didorong berani melakukan verifikasi dan memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian. Langkah tersebut diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan tidak salah sasaran.

Selain persoalan data, Taj Yasin meminta agar penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan yang bersifat konsumtif. Bantuan bagi masyarakat usia produktif perlu diarahkan pada kegiatan pemberdayaan yang mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.