Enam Fraksi DPRD Purbalingga Soroti Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Dasar dalam RAPBD 2027

NYALANUSANTARA, Purbalingga– Enam fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga meminta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Kebijakan anggaran dinilai harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi daerah.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin dan dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,070 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440,45 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,63 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,085 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp14 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Fraksi DPRD Purbalingga Minta PAD Diperkuat Tanpa Membebani Masyarakat
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Katno meminta pemerintah daerah meningkatkan PAD secara terprogram melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurutnya, langkah tersebut perlu didukung pembaruan data potensi pendapatan serta peningkatan kualitas pengelolaan.

Ia juga meminta pengawasan diperkuat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan, sekaligus memastikan kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

“Mohon penjelasan mengenai target PAD tahun 2027 dan upaya merealisasikannya,” ujar Katno.

Senada, Juru Bicara Fraksi PKB Khodirin meminta optimalisasi PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat secara tidak proporsional. Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi, memperbaiki pendataan objek pajak, membenahi tata kelola pemungutan, serta menggali potensi ekonomi daerah yang belum optimal.

Juru Bicara Fraksi PKS Padang Kusumo juga meminta target pendapatan daerah disusun secara realistis, terukur dan tetap progresif.