Enam Fraksi DPRD Purbalingga Soroti Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Dasar dalam RAPBD 2027

Enam Fraksi DPRD Purbalingga Soroti Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Dasar dalam RAPBD 2027

NYALANUSANTARA, Purbalingga– Enam fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga meminta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Kebijakan anggaran dinilai harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi daerah.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin dan dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,070 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440,45 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,63 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,085 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp14 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.

Fraksi DPRD Purbalingga Minta PAD Diperkuat Tanpa Membebani Masyarakat
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Katno meminta pemerintah daerah meningkatkan PAD secara terprogram melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurutnya, langkah tersebut perlu didukung pembaruan data potensi pendapatan serta peningkatan kualitas pengelolaan.

Ia juga meminta pengawasan diperkuat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan, sekaligus memastikan kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

“Mohon penjelasan mengenai target PAD tahun 2027 dan upaya merealisasikannya,” ujar Katno.

Senada, Juru Bicara Fraksi PKB Khodirin meminta optimalisasi PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat secara tidak proporsional. Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi, memperbaiki pendataan objek pajak, membenahi tata kelola pemungutan, serta menggali potensi ekonomi daerah yang belum optimal.

Juru Bicara Fraksi PKS Padang Kusumo juga meminta target pendapatan daerah disusun secara realistis, terukur dan tetap progresif.

Fraksi PKS mendorong digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah serta penguatan BUMD. Namun, kebijakan tersebut diminta tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi pelaku UMKM.

Pada sisi belanja, sejumlah fraksi menekankan pentingnya mengarahkan anggaran kepada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Fraksi PKB menyoroti belanja modal sekitar Rp143,40 miliar agar diprioritaskan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan serta fasilitas kesehatan. Pemerataan pembangunan antardaerah juga dinilai perlu menjadi perhatian.

Fraksi PKS turut meminta pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Sementara di sektor pendidikan dan kesehatan, anggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, pemerataan akses, serta perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.

Juru Bicara Fraksi Golkar Idrus Anjasmoro memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terdampak kemarau. Ia meminta pemerintah menyiapkan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen serta memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan secara merata.

Fraksi Golkar juga meminta kejelasan capaian pembangunan infrastruktur hingga 2026 sebagai bahan evaluasi dan dasar menentukan kebutuhan pembangunan pada 2027.

Dari Fraksi Gerindra, Juru Bicara Mugi Wahyudi menekankan pentingnya efisiensi anggaran sekaligus percepatan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Salah satunya melalui pengaturan tonase kendaraan agar umur layanan jalan lebih panjang dan kebutuhan anggaran pemeliharaan dapat ditekan.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat Musofan menyoroti pemerataan layanan publik. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain jaminan Universal Health Coverage (UHC), fasilitas puskesmas, sarana pendidikan, pengelolaan sampah hingga akses pembangunan jalan di wilayah perdesaan.

Fraksi Amanat Demokrat juga meminta belanja publik memperoleh porsi yang memadai agar ruang fiskal pemerintah daerah untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap tersedia.

Berbagai pandangan tersebut menjadi masukan DPRD dalam pembahasan Raperda APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2027, dengan penekanan agar setiap alokasi anggaran memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
 

preferred sources in Google Searc


Editor: Redaksi

Terkait

Komentar

Terkini