Jadi Menlu, Arrmanatha Nasir Tegaskan Politik Luar Negeri Indonesia Tetap Bebas Aktif

NYALANUSANTARA, Jakarta— Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan politik luar negeri Indonesia akan tetap berlandaskan kepentingan nasional dan prinsip bebas aktif. Ia juga memastikan Indonesia akan melanjutkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan serta perdamaian dunia.

Pernyataan itu disampaikan Arrmanatha seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ia menggantikan Sugiono yang pada hari yang sama dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Arrmanatha mengatakan pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri tidak berarti mengubah arah dasar kebijakan diplomasi Indonesia. Menurut dia, kebijakan luar negeri memiliki landasan konstitusional dan aturan yang menjadi pedoman bagi siapa pun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri.

"Tentunya, kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional," ujar Arrmanatha.

Ia mengatakan tugas yang diembannya akan melanjutkan kebijakan luar negeri yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya. Arahan Presiden juga akan menjadi bagian dari pelaksanaan mandat politik luar negeri Indonesia.

Selain memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia akan terus mengambil bagian dalam upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global.

Salah satu agenda yang akan dilanjutkan adalah pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030.

"Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan, peace and security, dan juga memajukan multilateralisme," kata Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam memperkuat kerja sama multilateral sekaligus menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan peran di tingkat internasional.

Ia juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki kesinambungan dari waktu ke waktu. Landasan tersebut, kata dia, bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.