Gelar Diskusi dan Konsultasi Teknis, Kemenkum Dorong Transformasi Layanan Badan Usaha

Gelar Diskusi dan Konsultasi Teknis, Kemenkum Dorong Transformasi Layanan Badan Usaha

NYALANUSANTARA, Sukoharjo – Kanwil Kemenkum Jateng bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyelenggarakan Diskusi Interaktif dan Konsultasi Teknis Layanan Badan Usaha di Grand Mercure Solo Baru, Jumat (09/10).

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara Ditjen AHU, Kantor Wilayah, notaris, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas penyelenggaraan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini membahas perkembangan kebijakan dan mekanisme layanan badan usaha, mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Perorangan, yayasan, perkumpulan, badan usaha lainnya, hingga pelaporan pemilik manfaat (Beneficial Ownership). Forum ini juga memberikan ruang konsultasi langsung untuk menyampaikan kendala teknis sekaligus memberikan masukan bagi pengembangan layanan AHU.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, menyampaikan apresiasi kepada Ditjen AHU yang telah memilih Jawa Tengah, khususnya kawasan Solo Raya, sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum diskusi dan konsultasi teknis menjadi kesempatan penting untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

"Pesan Bapak Menteri Hukum adalah bagaimana kita berkinerja dan memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan luar biasa bagi kami untuk mendengar langsung berbagai permasalahan yang dihadapi notaris, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Heni.

Heni menegaskan, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan kebijakan Menteri Hukum dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga perlu diimbangi dengan komunikasi langsung dan pendampingan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya ruang konsultasi yang memungkinkan permasalahan layanan dibahas secara terbuka untuk mencari solusi bersama. Ia mencontohkan program Pasti Ada Solusi yang menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan terkait layanan Kementerian Hukum.

"Ini merupakan wujud konkret pelayanan yang bukan hanya dilakukan secara digital, tetapi juga melalui kehadiran langsung di lapangan. Kami siap diskusi, mendengarkan permasalahan, dan mencari jalan keluar bersama, tentu dengan tetap berpedoman pada aturan yang jelas," tegasnya.

Transformasi Digital Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, dalam keynote speech sekaligus membuka kegiatan, menjelaskan bahwa Ditjen AHU terus melakukan transformasi digital terhadap layanan administrasi hukum sejak 2024. Pembaruan tersebut mencakup migrasi data, peningkatan sistem, pembaruan akun notaris, serta pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data.

preferred sources in Google Searc


Editor: Holy

Komentar

Terkini