Tertibkan Administrasi Aset Pascapemisahan Kementerian, Kemenkum Jateng Koordinasikan Alih Status BMN dengan Imigrasi

Tertibkan Administrasi Aset Pascapemisahan Kementerian, Kemenkum Jateng Koordinasikan Alih Status BMN dengan Imigrasi

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menggelar rapat koordinasi penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terkait alih status tanah dan bangunan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Selasa (13/10), merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 11 Agustus 2026 mengenai permintaan alih status BMN.

Rapat dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Jateng Toni Sugiarto beserta jajaran, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah Bayu Dewabrata beserta jajaran, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang Kurnia beserta jajaran, serta jajaran Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Dalam rapat tersebut, para pihak membahas penatausahaan aset berupa tanah dan bangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Objek yang menjadi pembahasan meliputi BMN milik Kanwil Kemenkum Jateng berupa tanah rumah negara golongan I  seluas 11.485 m² yang diatasnya terdapat bangunan Rumah dinas milik Rumah Detensi Imigrasi Semarang, serta tanah  rumah negara golongan I seluas 477 m² yang diatasnya terdapat 2 rumah dinas milik  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

Kabag TUM Kemenkum Jateng Toni Sugiarto menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan pemahaman dan membahas tindak lanjut berdasarkan surat dari masing-masing kementerian.

“Hari ini kita akan saling sharing berdasarkan surat dari masing-masing kementerian. Pada intinya, kami sangat mendukung upaya penertiban BMN setelah kita menjadi kementerian masing-masing, khususnya aset yang terkait dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan Rumah Detensi Imigrasi,” ujar Toni.

Koordinasi ini juga sejalan dengan surat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 11 Agustus 2026 yang menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait penataan status BMN yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam surat tersebut, diusulkan alih status atas tanah dan/atau bangunan yang tercatat pada Kementerian Hukum, tetapi digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Jateng bersama jajaran Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi berupaya memperkuat sinergi dalam penataan administrasi aset negara. Pembahasan tersebut diharapkan dapat mendukung tertib administrasi dan kepastian status BMN sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatan aset negara dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kementerian secara optimal.

preferred sources in Google Searc


Editor: Holy

Komentar

Terkini