KPK Telusuri Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum Sejak 2010, Kerugian Negara Ditaksir Triliunan Rupiah
NYALANUSANTARA, Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik penyimpangan pembayaran cukai yang melibatkan PT Djarum telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Penyidik memperkirakan dugaan tindak pidana tersebut sudah terjadi sejak 2010 dan kini tengah menelusuri pola pengaturan pembayaran cukai yang diduga merugikan keuangan negara.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan perkara yang berlangsung sejak tahun tersebut.
"Iya, betul," ujar Achmad saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya pengondisian agar kewajiban pembayaran cukai PT Djarum tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Artinya, terdapat dugaan pengaturan terhadap besaran cukai yang harus dibayarkan sehingga perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai angka yang telah ditetapkan.
Menurut Budi, praktik tersebut diduga berlangsung selama beberapa tahun. Karena itu, penyidik tidak hanya mencari bukti transaksi terbaru, tetapi juga menelusuri dokumen dari periode yang berkaitan dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana.
Pengumpulan bukti dilakukan melalui serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Bea Cukai Kudus, Semarang, serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya aliran uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dugaan pemberian uang tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan yang terus dikembangkan.
Penyidikan Berkembang, Sejumlah Pejabat Bea Cukai Jadi Tersangka
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.
Perkembangan penyidikan berlanjut pada 21 Juli 2026, ketika KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk memperluas pengusutan perkara.
Hingga September 2026, sedikitnya sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri atas sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.
Editor: Redaksi
Terkait
NYALANUSANTARA, Yogyakarta- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan…
Terkini
Semarang - Kanwil Kemenkum Jateng terus memperkuat akses…
NYALANUSANTARA, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto mengajak Jepang memperkuat…
NYALANUSANTARA, Semarang– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan…
NYALANUSANTARA, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto mendorong agar usaha…
NYALANUSANTARA, Semarang– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membidik…
NYALANUSANTARA, Semarang – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang…
NYALANUSANTARA, Semarang– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah,…
Agustina: Atlet Disabilitas Punya Kekuatan Luar Biasa, Kota Semarang Bidik Juara Umum Peparprov 2026
NYALANUSANTARA, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng…
NYALANUSANTARA, Semarang– Sebanyak 50 mahasiswa semester I Program…
NYALANUSANTARA, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng…
NYALANUSANTARA, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng…

Komentar