Kemenkum Jateng Terima Kunjungan Bapemperda DPRD Kab Pekalongan, Bahas Evaluasi Propemperda 2026
NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka konsultasi dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Selasa (3/11). Pertemuan tersebut juga membahas persiapan penyusunan Propemperda Tahun 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan, Nashih Syarifudin, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk berdiskusi mengenai perkembangan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang telah masuk dalam Propemperda 2026. Kedua Raperda tersebut mengatur tentang Moderasi Beragama dan Pelindungan Tenaga Kerja Lokal.
Ia menjelaskan, kedua rancangan tersebut telah melalui penyusunan naskah akademik dan pembahasan materi bersama pihak ketiga. Proses pengharmonisasian juga telah dilakukan bersama Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi P3H, Delmawati, menekankan pentingnya koordinasi sejak tahap perencanaan agar rancangan peraturan daerah yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah.
“Penyusunan peraturan daerah perlu dilakukan secara cermat sejak tahap perencanaan. Substansi yang diatur harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar koordinasi dengan Kanwil dilakukan sejak awal sehingga berbagai catatan dapat ditindaklanjuti sebelum rancangan memasuki tahapan berikutnya,” ujar Delmawati.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sejumlah catatan hasil pengharmonisasian terhadap kedua Raperda.
Terkait Raperda tentang Pelindungan Tenaga Kerja Lokal, disampaikan bahwa penyusunannya perlu memperhatikan perkembangan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Terdapat perubahan undang-undang yang saat itu masih dalam proses pengundangan serta penyusunan peraturan teknis terkait ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penyesuaian materi Raperda perlu mempertimbangkan ketentuan terbaru agar tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sementara itu, terhadap Raperda tentang Moderasi Beragama, Kanwil memberikan sejumlah catatan agar materi muatannya diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024. Penyesuaian diperlukan, antara lain pada alur pengaturan, substansi yang berpotensi tumpang tindih, serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Pengaturan juga perlu memperhatikan kebijakan dan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan.
Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa pendampingan pembentukan produk hukum daerah tidak terbatas pada proses pengharmonisasian. Kanwil dapat memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan Raperda sehingga pemerintah daerah dan DPRD dapat berkoordinasi sejak tahap awal pembentukan regulasi.
Dalam pembahasan Propemperda 2027, salah satu rencana regulasi yang turut menjadi perhatian adalah pengaturan terkait pemilihan kepala desa. Selain itu, pertemuan juga menyoroti pentingnya evaluasi dan analisis produk hukum daerah secara berkala agar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tetap relevan, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Editor: Holy
Terkini
NYALANUSANTARA, Sleman– Kabar kurang menggembirakan datang dari PSS…
NYALANUSANTARA, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan…
NYALANUSANTARA, NEW DELHI- Episode terbaru Koffee with Karan musim…
NYALANUSANTARA, KARNATAKA- Aktor Yash terus mendorong sinema India agar…
Film horor Indonesia kembali menghadirkan cerita penuh misteri…
Film drama aksi OM: Chapter 1 – Udhiram:…
NYALANUSANTARA, MAHARASTRA- Aktor Sidharth Malhotra secara terbuka menyebut Karan…
NYALANUSANTARA, MUMBAI- Sinematografer Pankaj Kumar mengungkapkan bahwa proses pengambilan…
Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melihat…
NYALANUSANTARA, Semarang — Membangun komunikasi yang harmonis tidak…
NYALANUSANTARA, Salatiga — Upaya memperkuat ekosistem pelindungan kekayaan…

Komentar